RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons langkah PT Pertamina (Persero) yang telah menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu, 18 April 2026. Menurut dia, kebijakan ini sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan ini dinilai juga mengurangi beban anggaran pemerintah. Di mana harus ditanggung akibat gejolak geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

“Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil karena tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Serta LPG 3 kilogram yang digunakan rumah tangga dan sektor transportasi,” kata Eddy, melalui sambungan telepon di Jakarta, Sabtu.

Sebagaimana telah diumumkan, Pertamina telah melakukan penyesuain harga BBM. Berdasarkan informasi harga BBM di situs MyPertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Sementara Pertamina DEX naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Menurut Eddy, harga BBM yang naik itu sesungguhnya memiliki konsumsi yang relatif kecil. Ia melihat konsumsi ketiga jenis BBM yang naik ini diperkirakan kurang dari 10 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Kenaikan ini, diyakininya, semoga tidak berdampak signifikan terhadap mayoritas masyarakat. Eddy melihat pemerintah sejauh ini tetap berpegang pada dua prinsip utama, yakni ketersediaan dan keterjangkauan.

Dari sisi ketersediaan, kata dia, pasokan energi nasional dalam kondisi aman dengan cadangan BBM yang dijaga pada kisaran 18–21 hari. Selanjutnya dari sisi keterjangkauan, Eddy mengatakan, harga energi untuk kelompok masyarakat rentan tetap dilindungi melalui skema subsidi dan kompensasi.

“Sampai saat ini pemerintah berkomitmen bahwa produk tersedia dan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram. Ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata politisi PAN ini.

Lebih lanjut, alumnus Fakultas Hukum UI ini menegaskan penyesuaian harga BBM merupakan mekanisme rutin. Yang dilakukan secara berkala mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar.

Sepanjang 2025–2026, fluktuasi harga minyak global masih terjadi di kisaran USD 75–90 per barel. Sehingga penyesuaian menjadi langkah yang wajar.

Dengan suplai dan pasokan energi yang terjaga, Eddy mengatakan, pemerintah telah membawa sektor energi nasional ke kondisi yang lebih stabil. “Dengan pasokan yang terjamin, kita sudah berada di zona aman, harapannya kondisi ini terus berlanjut,” kata dia.