KBRN, Jakarta: Pada penutupan perdagangan Kamis (24/7/2025), nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) meski tipis. Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,05 persen atau delapan poin menjadi Rp16.295 per dolar AS.

Setelah AS menyelesaikan perundingan tarifnya dengan Jepang, perhatian pasar kini tertuju pada negosiasi dengan Uni Eropa. Washington tampaknya puas dengan investasi Jepang senilai USD550 miliar sebagai imbalan atas kesepakatan tarif tersebut.

"Dua diplomat Eropa mengatakan pihaknya dan AS sedang bergerak menuju kesepakatan perdagangan," kata analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi. Menurut dia, kesepakatan mencakup tarif dasar AS sebesar 15 persen untuk barang-barang Uni Eropa.

Baca juga: Analis Perkirakan Rupiah Kembali Menguat Hari ini

Fokus pasar tertuju pada data awal terkait klaim pengangguran yang dirilis secara mingguan. Pasar juga menunggu rilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) per Juli 2025 dari AS, Uni Eropa, dan Inggris.

"Investor mencermati tanda-tanda ketahanan atau pelemahan ekonomi global," ucap Ibrahim. Menurut dia, ini memberikan wawasan baru terhadap aktivitas manufaktur dan jasa yang dapat mempengaruhi ekspektasi kebijakan suku bunga.

Di dalam negeri, Ibrahim mencermati rancangan APBN 2026 terutama belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp3.820 triliun. "Namun, para ekonom menilai belanja jumbo itu belum tentu mampu mengerek pertumbuhan ekonomi sesuai harapan," ujarnya.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 pada rentang 5,2-5,8 persen. Anggaran belanja pemerintah yang besar harus difokuskan pada sektor-sektor strategis jika ingin berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Program prioritas 2026 seperti Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM, memang memberikan efek pengganda terhadap ekonomi nasional. "Namun, pada praktiknya terdapat sejumlah tantangan struktural yang masih membayangi efektivitas belanja pemerintah sebagai instrumen pendorong pertumbuhan," katanya.

Ibrahim mencontohkan anggaran belanja tahun ini yang mencapai Rp3.621,3 triliun dan sangat ambisius. Namun, realisasinya justru lambat karena proses perencanaan yang tidak cukup matang.

"Bahkan, kementerian dan lembaga sering belum siap secara teknis dan administratif untuk mengeksekusi anggaran di awal tahun," ujarnya. Akibatnya, lanjut dia, penyerapan anggaran baru mulai menggeliat di kuartal ketiga.

Padahal, untuk mendorong pertumbuhan, stimulus fiskal seharusnya dilakukan secara merata sepanjang tahun. Kebijakan blokir anggaran yang kerap diterapkan ketika penerimaan negara tidak sesuai target, juga berdampak pada kinerja perekonomian.

"Dalam situasi seperti ini, belanja yang semula dirancang sebagai pendorong pertumbuhan bisa kehilangan efektivitasnya," ucap Ibrahim. Menurut dia, hal ini karena proyek-proyek penting terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan.