KBRN, Jakarta: Presiden Prabowo punya program baru untuk meningkatkan penerimaan negara. Program baru itu, nantinya akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu.

"Kita akan punya program baru, yaitu program peningkatan rasio penerimaan (revenue ratio) negara. Kita masih bicarakan, nanti akan dipimpin Anggito Abimanyu (Wamenkeu)," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam acara "CNBC Economic Outlook 2025" di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Baca Juga:

Pemerintah Mudahkan Pengiriman Barang bagi Jemaah Haji

Data Keyakinan Konsumen AS Turun, Rupiah Berpeluang Menguat

Target program ini, menurut Hashim, mengacu pada rasio pendapatan negara Kamboja dan Vietnam. Dia mengutip data Bank Dunia bahwa rasio penerimaan negara Kamboja 18 persen dan Vietnam 23 persen.

"Saya sudah bertemu Bank Dunia tujuh kali. Bank Dunia bilang, sangat mungkin bagi Indonesia untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 18 persen seperti Kamboja," ucap Hashim.

Sementara target pemerintah untuk rasio penerimaan negara di tahun ini sebesar 12,1 persen. "Kalau rasio penerimaan bisa naik 18 persen, akan ada tambahan penerimaan negara 60 miliar dolar AS per tahun," ujar Hashim.

Tambahan penerimaan itu, tambahnya, setara dengan Rp900 triliun dan bukan dari menaikkan tarif pajak. "Kalau kita bisa mencapai ini, budget (APBN) tidak akan defisit, tapi surplus," kata Hashim optimis.

Hanya saja, untuk mencapai hasil tersebut, Hashim menekankan keuangan dan perekonomian harus dikelola dengan baik. Perekonomian harus efisien dan tidak ada kebocoran.

"Selama ini, Indonesia tercatat sebagai sebagai negara nomor 16 ekonomi terbesar di dunia. Perekonomian Indonesia sebesar 22.000 triliun itu sebenarnya semu," ucap Hashim.

Menurut Hashim, potensi ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar antara 27 ribu hingga 28 ribu triliun. Tapi banyak potensi ekonomi yang tidak tercatat, dia mencontohkan masih banyak masyarakat yang belum punya rekening bank.