INDEF Sebut Efisiensi Anggaran Ada Konsekuensinya

  • 30 Jan 2025 01:13 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

KBRN, Jakarta: Pemerintah mengambil langkah efisiensi untuk mengantisipasi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah di tahun 2025. Namun, efisiensi ini akan menimbulkan konsekuensi dari sisi produktivitas hingga penyerapan tenaga kerja.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Publik, Senin (29/1/2025). Diskusi tersebut membahas "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?"

"Langkah efisiensi akan menimbulkan konsekuensi berkurangnya permintaan barang dan jasa. Implikasinya pada penawaran, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dan ini akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektoral," kata Riza.

Baca Juga :

Pemerintahan Prabowo-Gibran Punya PR Tingkatkan Daya Beli

Pemerintah Dinilai Tanggung Beban Berat dalam APBN 2025

Perintah efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Yaitu, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi itu meliputi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Selain itu, efisiensi Transfer ke Daerah sebesar Rp50,95 triliun.

Menurut Riza, efisiensi anggaran perlu juga dialihkan ke sektor yang memiliki daya dorong kuat terhadap produktivitas dan perekonomian. Belanja APBN juga perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif, bukan ke bantuan sosial yang habis dikonsumsi.

"Pembiayaan MBG (Makan Bergizi Gratis, red) misalnya, dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi, sehingga beban APBN tidak begitu berat. Pembiayaan MBG juga dapat dikolaborasikan dengan kegiatan yang sudah ada dan memiliki output searah," ujar Riza.

Ia mencontohkan program yang sudah ada, misalnya program penurunan stunting. Termasuk dalam program peningkatan kesehatan dan pendidikan.

"Di sini diperlukan exit programm dari berbagai program bantuan sosial agar penerima manfaat bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, dana dari efisiensi bisa disalurkan juga ke program lain untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Riza mengakhiri penjelasannya.


Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....