KBRN, Jakarta: Nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan yang siginifikan terhadap dolar AS dalam penutupan perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah 0,69 persen atau 112 poin menjadi Rp16.171 per dolar AS.

Sentimen pasar dipengaruhi oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. "Trump menuntut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan pemimpin de facto-nya, Arab Saudi, untuk menurunkan biaya minyak mentah," kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, Jumat (24/1/2025).

Baca Juga:

Rupiah Dibuka Melesat ke Rp16.209

Perkiraan Analis Beragam, IHSG Bergerak Fluktuatif

Trump juga mendesak mendesak bank-bank sentral global untuk menurunkan suku bunga. Presiden AS itu bahkan meminta Saudi untuk meningkatkan paket investasi ke AS, dari 600 miliar dolar menjadi satu triliun dolar AS.

Sebelumnya Trump juga memastikan pengenaan tarif pada Uni Eropa, Tiongkok, Kanada dan Meksiko. Hal ini membuat pasar meningkatkan kehati-hatian karena pembatasan perdagangan akan berimplikasi negatif pada pertumbuhan global.

Kondisi itu, menurut Ibrahim, dapat membuat dolar kembali digdaya. Imbasnya akan dirasakan mata uang lainnya yang akan tertekan.

Sementara Bank sentral Jepang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Bank of Japan menyatakan, kenaikan suku bunga lebih lanjut masih terbuka, jika perkiraan ekonominya sesuai harapan.

Dari dalam negeri, Ibrahim mencermati 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik menjadikan 100 hari pemerintahan sebagai tolok ukur awal kinerja Prabowo-Gibran.

"Tradisi ini menjadi evaluasi arah kebijakan, komitmen terhadap janji kampanye, dan efektivitas implementasi program. Prabowo mengklaim pemerintahannya telah mencatatkan capaian positif," ujar Ibrahim.

Namun, ada kritik tajam terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Program MBG, misalnya, dinilai terlalu sentralistik dan kurang melibatkan pemerintah daerah.

"Akibatnya, dampaknya terhadap penguatan kapasitas lokal menjadi minim. Ini menunjukkan, program populis tanpa tata kelola yang matang hanya akan menjadi pencitraan politik jangka pendek," ucap Ibrahim menutup analisisnya.