KBRN, Jakarta: Kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi menyebabkan tren penerbitan surat utang korporasi juga akan meningkat pada 2025. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan surat utang obligasi tahun depan bisa mencapai Rp155 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Pefindo, Irmawati Amran, pada acara Media Forum secara daring, Rabu (11/12/2024). "Kebutuhan refinancing dan surat utang yang jatuh tempo pada 2025 masih tinggi," ujarnya.

Untuk refinancing diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga 155 triliun. Sedangkan surat utang jatuh tempo diprediksi sebesar Rp132 triliun.

Hingga November 2024, penerbitan surat utang korporasi secara nasional tercatat sebesar Rp130,18 triliun. Ini merupakan peningkatan 7,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp120,60 triliun.

Ekonom Pefindo, Suhindarto, menambahkan penerbitan surat utang tidak lepas dari indikator ekonomi Indonesia yang tetap positif. Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan masih di atas 5 persen dan inflasi relatif terjaga pada posisi 2,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi rumah tangga tetap terjaga," ujarnya. Menurut Suhindarto, hal ini karena dukungan berbagai program pemerintah untuk menjaga daya beli.

Sementara itu, lanjutnya, pelonggaran kebijakan moneter juga akan berlanjut. "Ini didukung kebijakan fiskal yang ekspansif, serta perekonomian Tiongkok yang diharapkan akan pulih," ujarnya.

Di sisi lain, masih ada faktor risiko yang bisa mengubah arah perekonomian seperti konflik geopolitik yang terus berlanjut. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di internal negara-negara seperti Korea Selatan dan Prancis.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih akan berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Harga-harga komoditas kemungkinan akan bergejolak, khususnya energi, karena gangguan rantai pasok sebagai imbas perang," kata Suhindarto.

Ancaman lainnya adalah kondisi geoekonomi yang akan semakin terfragmentasi akibat kebijakan perang dagang yang dikorbarkan Donald Trump. "Situasi tersebut akan menghambat kerja sama multilateral di bidang perekonomian," ujar Suhindarto.