RRI.CO.ID, Jakarta - Sinergi antarlembaga negara memperkuat ekosistem jaminan sosial guna mencegah penurunan desil kesejahteraan masyarakat akibat sakit. Integrasi data kementerian menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pertemuan kolaborasi strategis tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, secara terpadu. Kegiatan penandatanganan kerja sama antarlembaga pemerintah ini diselenggarakan pada hari Senin, 3 Agustus 2026.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Prihati Pujowaskito mengutarakan pentingnya ekosistem layanan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional membutuhkan fondasi kebijakan berbasis data akurat demi menjaga keberlanjutan program.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo menyampaikan pentingnya indikator kesehatan nasional. Badan Pusat Statistik mengidentifikasi korelasi erat antara angka kesakitan tinggi dengan risiko kemiskinan masyarakat.

"Misalkan saja ada namanya 'morbidity rate', angka kesakitan. Di Indonesia itu hampir 13 persen penduduk Indonesia setiap bulan sakit dan mengganggu aktivitasnya. Artinya kita betul-betul harus perhatikan 13 dari 100 penduduk Indonesia setiap bulan sakit," kata Sonny Harry Budiutomo.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan aspek pengawasan pembiayaan daerah. Evaluasi rancangan anggaran pemerintah daerah menjamin kecukupan alokasi iuran jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

"Berbagai regulasi sudah dikeluarkan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2020. Selain itu juga, Kementerian Dalam Negeri setiap tahun mengeluarkan Permendagri tentang Penyusunan APBD, di mana daerah wajib untuk menganggarkan BPJS Kesehatan ini di APBD masing-masing dan juga mengeluarkan beberapa surat edaran, surat terkait dengan kebijakan, terkait dengan pemenuhan kewajiban dan juga penganggaran yang ada di daerah," ucap Agus Fatoni.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin menjelaskan bentuk perlindungan kesehatan bagi para pekerja. Cakupan perlindungan kesehatan diperluas hingga seluruh anggota keluarga calon pekerja migran di wilayah asal.

"Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sebagai penggerak ekonomi nasional. Maka dari itu, keselamatan kerja dan kesehatan para pekerja dan calon pekerja migran sangat penting bagi kami untuk diberikan. Dengan kolaborasi ini, harapannya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi pekerja migran Indonesia," ujar Mukhtarudin.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memaparkan fokus integrasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kementerian Sosial tengah memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Saat ini ada kurang lebih 96,8 juta ya penerima PBI JKN. Jadi pada hari ini saya pikir kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini semakin memperkuat ya, semakin memperkuat kerja sama supaya kemudian keluarga penerima manfaat betul-betul bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik," katanya.

Pemadanan data kepesertaan yang presisi dapat menekan risiko kesalahan penyaluran bantuan sosial dari kas negara. Integrasi sistem antarlembaga pemerintah memberikan kepastian hukum serta layanan medis yang setara bagi seluruh masyarakat.