BPJS Kesehatan Perkuat Budaya Gotong Royong dan Mutu JKN

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkuat aspek budaya gotong royong demi memperkokoh identitas pelayanan. Langkah tersebut diiringi peluncuran standar mutu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbaru berupa peluncuran REHAB 3.0 dan PASTI JKN.

Inisiatif baru tersebut diluncurkan secara resmi pada Selasa, 30 Juni 2026 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen penuh dalam menyatukan langkah untuk menjaga keselamatan jiwa setiap pasien.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan secara rinci mengenai arah transformasi budaya tersebut. Deklarasi gerakan nilai moral nasional tersebut dilaksanakan bertempat di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta.

"Dengan pilar yang 'corporate culture' ini, kami memperkuat pertama adalah 'corporate identity'. Sekarang kami ganti logonya yang besar, logo gotong royong ini ingin disyaratkan atau ini adalah nilai-nilai JKN," ujarnya.

Ia menegaskan implementasi konkret nilai solidaritas sosial melalui berbagai pembenahan sistem perlindungan kesehatan nasional. Pihak penyelenggara jaminan sosial berkomitmen memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

"Kami akan selalu memohon kepada seluruh 'stakeholder', kepada seluruh hadirin sekalian, untuk semua program ini bisa berjalan. Pada pilar 'sustainability', 'risk pooling' dan iuran atau pendanaan kuat, ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh para duta, meluncurkan REHAB 3.0, PASTI, yang ditambah dengan donasi CSR ini. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan program JKN, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, responsif terhadap kebutuhannya," katanya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengapresiasi penyesuaian layanan medis melalui Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Beban pembiayaan medis yang sangat berat sering kali menjadi kendala bagi warga kurang mampu.

"Saya sangat sepakat dengan Pak Dirut, karena saya ingat pada saat kita pernah ada melakukan pelepasan atau mengeluarkan gitu peserta di BPJS Kesehatan yang tidak masuk di dalam PBI. Waktu itu yang mengeluh karena yang cuci darah nggak bisa, gitu kan," ucap Kunta.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat terus mengupayakan keseimbangan ideal aspek kualitas dan biaya perawatan. Penyediaan fasilitas pembayaran bertahap diharapkan mampu mengurangi risiko terputusnya seluruh akses pengobatan esensial masyarakat.

"Agar masyarakat itu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Jangan sampai mereka jatuh miskin karena sakit. Itu gol kita bersama," ujarnya.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Rukijo mengonfirmasi peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar secara aktif. Rasio kepesertaan masyarakat yang tinggi memerlukan dukungan sistem administrasi yang sangat andal serta transparan.

"Kita ketahui penduduk kita saat ini jumlahnya terus bertambah, dan cakupan peserta BPJS juga sudah terus makin meningkat. Data sampai akhir Mei, ini kalau enggak salah jumlah peserta, kepesertaan kita sudah mencapai 285,25 juta. Artinya ini mencapai 98,19 persen dari jumlah penduduk yang ada," katanya.

Ia menjelaskan bahwa segenap pengawasan berkala terus dilakukan guna memantau efektivitas bantuan iuran pemerintah. Peningkatan kualitas pengawasan diharapkan mampu menjaga pengelolaan dana amanah jaminan sosial nasional secara optimal.

"Ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat baik bagaimana JKN terus meningkatkan... BPJS meningkatkan layanannya, sekaligus nanti meningkatkan kepesertaan dan juga kita harapkan juga meningkatkan kualitas iuran. Dan kami dari dewan tentunya sangat mendukung inisiatif ini dan tentunya kami juga memohon nanti dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama memberikan dukungan dan juga mengawasi bagaimana implementasi ini," ujarnya.

Transformasi mutu layanan kesehatan nasional diharapkan berjalan seiring dengan penguatan tata kelola finansial program. Komitmen bersama lintas kementerian selalu menjadi fondasi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.