RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat strategi eliminasi malaria 2030 melalui integrasi penanggulangan penyakit menular untuk menjawab tantangan nasional yang semakin kompleks. Langkah itu difokuskan mengatasi keterbatasan pembiayaan geografis sulit serta tingginya kasus malaria Papua yang masih sangat dominan kini.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosephine menegaskan integrasi program menjadi langkah penting memperkuat efektivitas pengendalian malaria di daerah terbatas dengan layanan kesehatan. Kebijakan itu difokuskan menjangkau wilayah terpencil agar akses pencegahan diagnosis dan pengobatan malaria meningkat bagi masyarakat setempat optimal.

“Kami tahu wilayah dengan geografis sulit membuat pembiayaan dan penanganan malaria menjadi lebih menantang. Sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat,” kata Prima dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.

Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan reagen dan alat tes untuk meningkatkan penemuan kasus malaria. Pada 2026, target penemuan kasus dinaikkan dari sekitar 700 ribu menjadi 800 ribu kasus melalui intensifikasi layanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Tantangan berikutnya adalah kasus malaria pada populasi khusus yang beraktivitas di hutan. Ini masih sulit dijangkau, sehingga perlu terobosan khusus,” ujarnya.

Prima juga menyoroti meningkatnya kasus malaria dan kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah daerah yang sebelumnya telah dinyatakan bebas malaria. Karena itu, pemerintah meminta seluruh daerah tetap memperkuat surveilans agar tidak lengah terhadap potensi penularan kembali.

“Kami terus mendorong distribusi kelambu, memperkuat surveilans vektor, dan menekan risiko penularan malaria secara nasional berkelanjutan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas data melalui SISMAL menjadi kunci pencegahan malaria yang lebih terukur dan efektif secara nasional kini juga,” ucap Prima menutup.