Ketua FKBI Tulus Abadi Apresiasi 8 Program Strategis 100 Hari BPJS Kesehatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi memberikan dukungan terhadap peluncuran delapan program unggulan jajaran Direksi BPJS Kesehatan. Inisiatif kerja bertajuk Quick Wins tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara tuntas dalam kurun waktu 100 hari kerja.

“Ini langkah yang sangat bagus dan positif, karena menjadikan masyarakat sebagai sebagai basis utama dalam instrumen inovasi yang dilakukan. Kebijakan-kebijakan BPJS Kesehatan sekarang pun sebetulnya sudah menjawab kebutuhan bagi pesertanya, terutama dengan kemudahan berbasis digital. Quick Wins yang digagas Direksi BPJS Kesehatan baru semoga bisa memperkuat inovasi yang selama ini sudah dilakukan,” kata Tulus Abadi, Jumat, 17 April 2026.

Tulus mengungkapkan masyarakat menaruh harapan besar terhadap kiprah Direksi BPJS Kesehatan yang baru. Menurutnya, Quick Wins tersebut juga diharapkan dapat menjadi suntikan semangat baru bagi BPJS Kesehatan dan seluruh pihak.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki insfrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta BPJS Kesehatan dalam berbagai kesempatan spesial, seperti pada Hari Konsumen Nasional yang akan kita peringati bersama pada 20 April nanti,” kata Tulus.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Prihati Pujowaskito meluncurkan target kerja tersebut pada Rabu, 15 April 2026. Langkah kerja organisasi akan menitikberatkan pada sisi sentralitas pengguna serta bentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tingkat nasional.

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, Program Collaborative juga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagai stakeholders dalam implementasinya,” kata Pujo pada Rabu.

Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto menyatakan sistem pendaftaran melalui kanal percakapan digital milik lembaga kini sudah resmi beroperasi selama seharian penuh. Inovasi teknologi informasi ini dirancang untuk mempercepat proses pelayanan data kependudukan peserta tanpa harus menunggu waktu kerja manual.

“Di samping layanan Pandawa 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin untuk layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ujar Akmal.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut positif penerapan teknologi digital demi mewujudkan tata kelola kesejahteraan nasional secara transparan. Penyelenggara jaminan diharapkan konsisten memangkas inefisiensi birokrasi agar hak dasar kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara cepat tanpa diskriminasi.

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. Pandawa 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Meutya.

Tulus menyarankan adanya penguatan kerja sama antarinstansi pemerintah untuk melakukan edukasi secara masif mengenai tata cara pengaktifan kepesertaan kembali. Pihak kementerian serta pengelola jaminan sosial harus memastikan bahwa masyarakat memahami pembagian tugas pokok serta fungsi dari setiap lembaga.

“Kinerja BPJS Kesehatan secara keseluruhan sudah mencerminkan keandalannya. Namun di sisi lain perlu diperkuat juga sinergi antarlembaga. Misalnya terkait reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), diharapkan upaya edukasi juga perlu digalakkan baik oleh Kementerian Sosial maupun dari BPJS Kesehatan supaya masyarakat memahami tupoksi masing-masing instansi,” kata Tulus.

Ia mengharapkan setiap fasilitas kesehatan memuliakan pelayanan peserta JKN dengan senantiasa memperbaiki aspek sumber daya manusia. Momentum penting Hari Konsumen Nasional pada 20 April mendatang diharapkan menjadi sarana bagi lembaga untuk menyapa seluruh pelanggan.

“Rumah sakit agar benar-benar memanusiawikan pelayanan peserta BPJS Kesehatan, memperbaiki insfrastruktur, sumber daya manusia, dan proses bisnis rumah sakit, sebab itulah yang menjadi kebutuhan dan keluhan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa lebih sering ‘menyapa’ peserta BPJS Kesehatan dalam berbagai kesempatan spesial, seperti pada Hari Konsumen Nasional yang akan kita peringati bersama pada 20 April nanti,” ujar Tulus.