RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hampir 10 persen anak terdeteksi mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Temuan itu diperoleh dari skrining nasional terhadap sekitar tujuh juta anak pada tahun pertama pelaksanaan program kesehatan jiwa.

“Jadi kita screening tahun pertama kan sekitar tujuh jutaan. Angkanya hampir 10 persen,” kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.

Ia merinci, sekitar 338 ribu anak atau 4,4 persen terdeteksi memiliki gejala kecemasan atau anxiety disorder. Sementara, Budi menyebut sekitar 363 ribu anak atau sekitar 4,8 persen lainnya menunjukkan gejala depresi yang lebih berat.

“338 ribu itu ada gejala cemas atau anxiety disorder. Nah 363 ribu atau sekitar 4,8 persen itu lebih parah lagi, punya gejala depresi atau depression disorder,” ucap Menkes Budi.

Menkes Budi menyebut gangguan kesehatan mental beragam, mulai kecemasan, depresi, gangguan perilaku, hingga gangguan pola makan. Namun, kata Budi, terdapat dua jenis yang paling banyak ditemukan adalah kecemasan dan depresi.

“Mental disorder itu banyak macamnya. Ada anxiety disorder, depression disorder, ada eating disorder, ada juga gangguan perilaku. Tapi yang paling umum itu anxiety sama depression,” ujarnya.

Ia menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa di kalangan anak sebenarnya cukup besar, namun selama ini sulit terdeteksi secara dini. Selain skrining nasional, Kemenkes juga merujuk pada hasil survei Global School-based Student Health Survey.

“Ini menunjukkan bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali. Selama ini kita saja yang belum bisa mendeteksi,” kata Budi.

Sementara, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menegaskan penanganan masalah kesehatan jiwa memerlukan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat ditangani oleh Kementerian Kesehatan saja.

“Data-data yang ada sebenarnya sudah cukup banyak dan cukup detail untuk melakukan aksi bersama. Dan memang aksi ini tidak bisa hanya dari Kemenkes sendiri,” kata Maria Endang Sumiwi.