RRI.CO.ID, Kendari – Pemerintah Kota Kendari tengah memantapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui forum perangkat daerah yang dilaksanakan di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari. Dalam kegiatan ini, dibahas berbagai aspek yang akan menjadi prioritas pembangunan kota, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa tahap ini merupakan momen penting karena RKPD 2027 merupakan lanjutan dari RPJMD 2025–2029 dan menandai awal implementasi dari rencana pembangunan jangka panjang hingga 2045. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan ke dalam dokumen kerja perangkat daerah secara lebih terintegrasi.
“Penyusunan RKPD ini harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkap Siska Karina Imran di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu, 25 Februari 2026.
Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Siska menyoroti pentingnya fokus terhadap isu-isu yang saat ini sedang dihadapi kota, seperti makin meningkatnya angka stunting dan inflasi yang telah menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun 2026. Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi salah satu prioritas utama yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Siska juga menegaskan pelaksanaan pembangunan harus mendukung target nasional seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, program kesehatan gratis, hingga pembangunan perumahan rakyat dan penguatan koperasi di tingkat kelurahan. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi kota, sekaligus menjaga efisiensi anggaran.
“RKPD 2027 harus mampu menjadi peta jalan yang realistis dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga Kendari, dengan tetap memperhatikan batasan anggaran yang telah ditetapkan,” tegas Siska Karina Imran.
Pentingnya kolaborasi antar OPD untuk memperkuat sinergi program, berfokus pada penanganan masalah-masalah strategis seperti pengangguran, sampah, banjir, dan pengembangan UMKM. Ia juga menekankan agar data yang digunakan valid dan akurat agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.