TP2DD High Level Meeting, Vinanda Dorong Digitalisasi Pajak lewat SAPADANA

RRI.CO.ID, Kediri - Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran versi terbaru Sistem Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai (SAPADANA) oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Menurut Vinanda, membayar pajak daerah kini semakin mudah dan praktis. Masyarakat Kota Kediri tidak lagi harus menyesuaikan waktu untuk datang dan membayar secara langsung. Melalui SAPADANA, pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara digital melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

"Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri berkolaborasi mendorong digitalisasi sistem layanan melalui SAPADANA," kata Vinanda, Rabu, 30 September 2026.

Ia mengatakan, aplikasi yang awalnya dikembangkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara non tunai, kini terus dikembangkan dan diperluas cakupannya untuk mendukung pembayaran berbagai jenis pajak daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan bahwa digitalisasi pajak daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. "Digitalisasi tidak hanya untuk mendukung penerimaan daerah, tetapi juga untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, aman, transparan, dan fleksibel bagi masyarakat," katanya.

Semangat ini, imbuh Vinanda, sejalan dengan salah satu misi Kota Kediri, yaitu AMAN, khususnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berintegritas. "Langkah baik ini jangan sampai hanya berhenti pada keberadaan aplikasi. Sekarang tugas kita adalah memastikan manfaatnya semakin luas dan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pajak daerah. Pertama, akses masyarakat perlu terus dipermudah dengan memperluas pilihan kanal pembayaran.

"Kedua, digitalisasi perlu diikuti penguatan integrasi sistem dan data agar proses kerja semakin sederhana, cepat, dan akurat," katanya.

Lalu, sebutnya, aspek ketiga, edukasi dan kolaborasi perlu terus diperkuat agar teknologi mudah dipahami dan nyaman digunakan. Karenanya, digitalisasi pajak daerah bukan pekerjaan BPPKAD sendiri.

"Kita membutuhkan dukungan Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa pembayaran, perangkat daerah, wajib pajak, serta seluruh stakeholder. Yang kita bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem pelayanan pajak daerah yang terintegrasi," katanya.

Sementara itu, Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat mengatakan, ada beberapa arahan dari Rakornas TPID dan TP2DD 2026. Pertama, optimalisasi fiskal dengan meminimalisir risiko kebocoran anggaran, memastikan PAD maksimal, dan mempercepat serapan belanja secara transparan. Hal kedua, menghapus hambatan birokrasi dengan mengintegrasikan berbagai sektor layanan.

"Faktor ketiga, menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan inklusif. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan digitalisasi daerah. Kegiatan HLM TP2DD ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi tersebut," katanya.

Yayat menyebutkan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Kediri pada semester I 2026 menempati peringkat ke-3 dari 13 pemda di wilayah kerja BI Kediri. Indeks ETPD semester I 2026 sebesar 98,50 persen, mengalami peningkatan signifikan sebesar 4,23 persen dari semester II tahun 2025.

Turut hadir Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda Endang Kartika, Plt Kepala BPPKAD Tetuko Erwin, Kepala OPD terkait, perwakilan Bank Jatim, perwakilan perbankan dan tamu undangan lainnya.