RRI.CO.ID, Kediri- Sekolah inklusi di Kabupaten Kediri dari berbagai jenjang pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA membutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan Dian Ariandy, Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus (GPK) Kabupaten Kediri, saat dialog bersama RRI, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurut Dian, perhatian yang diberikan pemda masih kurang optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terutama di tingkat Sekolah Dasar. Notabene, pendidikan dasar ini menjadi kunci untuk mengawal anak ABK menentukan arah masa depannya dan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi kelak.
"Perhatian ada tapi belum optimal. Kita sangat membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk media bermain dan belajar anak anak ABK. Saat ini kita masih kesulitan untuk itu, fasilitasnya minim, lantas solusi yang masih bisa kami lakukan adalah guru dituntut untuk kreatif," kata Dian, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 1 Puncu, Kediri.
Tidak hanya itu, Guru Pendamping Khusus (GPK) di Kediri juga terbatas. Tidak semua sekolah mendapat alokasi GPK yang sama atau setara dengan jumlah ABK yang terdaftar. Alhasil, guru kelas diberikan pelatihan khusus untuk bisa mendampingi anak ABK dengan berbagai kompleksitasnya.
Hal yang sama juga dirasakan, Titik Kurniawati, Kepala Sekolah SDN Sukorejo, Ngasem, yang menjadi jujugan sekaligus rekomendasi sekolah inklusi di Kediri. Menampung kurang lebih 20 anak berkebutuhan khusus tidak membuatnya surut semangat. Sekolah menghadirkan GPK yang memiliki kualifikasi sebagai psikolog untuk melakukan asesmen terhadap siswa. Tujuannya untuk memudahkan sekolah memetakan pola pembelajaran dan fasilitas penunjang belajar.
"Kami saat ini memiliki sekitar 20 siswa ABK, meski kewalahan, tapi kami tetap semangat mengamban amanah dari orangtua yang telah mempercayakan sekolah anaknya kepada kami. Bentuk perhatian pemerintah daerah masih sebatas study banding untuk kami bisa menerapkan sistem pengajaran yang tepat, termasuk pembuatan kurikulum, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak ABK," ucap Titik.
Ditambahkannya, seluruh anggaran operasional pendampingan anak ABK di SDN Sukorejo merupakan dana intern sekolah. Hal ini dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terbatas. Resikonya anak ABK akan rawan tertinggal secara akademik maupun sosial apabila pemerintah daerah tidak cepat bergerak cepat mencarikan solusi.
Sekolah inklusi tidak hanya bertumpu pada semangat orang tua, guru, maupun Kepala Sekolah. Bagi Dian dan Titik, sekolah tidak bsa terus jadi pahlawan sendirian. Dibutuhkan gandeng tangan segera dengan banyak pihak untik bisa mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bagi semua anak tidak terkecuali ABK.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....