RRI.CO.ID, Kediri - Insiden viral petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di Simpang Mengkreng yang diduga tertidur saat KA Brantas melintas, menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat segera membahas mitigasi risiko dan rencana pembangunan flyover di titik rawan tersebut.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara DJKA Kemenhub melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dengan Pemprov Jatim, Kamis, 23 Juli 2026. Insiden pada Rabu dini hari itu, 22 Juli 2026 sebelumnya menjadi perhatian masyarakat luas.

Dalam keterangan Jumat, 24 Juli 2026, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan, peristiwa tersebut sebagai peringatan keras. Menurutnya, keselamatan di perlintasan sebidang harus segera dimitigasi agar tidak menimbulkan korban.

"Sempat menjadi perhatian publik yaitu di Mengkreng (Kediri), di mana hampir terjadi kecelakaan karena petugasnya tertidur dan KAI sudah mengakui itu," katanya.

Emil menegaskan, kekhawatiran Pemprov bukan hanya soal petugas yang ketiduran. Faktor human error di perlintasan terbukti pernah menimbulkan korban. Ia mencontohkan kecelakaan di Magetan tahun lalu karena petugas mengasumsikan sudah tidak ada kereta lalu membuka palang.

"Kekhawatiran kami bukan sekedar ketiduran itu tadi. Apalagi kita baru mendengar belum lama ini putusannya waktu tahun lalu di Magetan, ia mengasumsikan sudah tidak ada kereta kemudian palangnya dibuka dan akhirnya terjadi kecelakaan. Ini penyebabnya menjadi concern kami," ujarnya.

Menurut Emil, saat ini ada dua persoalan besar terkait perlintasan kereta api di Jawa Timur. Pertama, masih ada 213 JPL resmi yang belum berpalang pintu. Kedua, terdapat 83 JPL liar yang harus segera ditutup demi keselamatan.

"Yang tidak berpalang dan resmi total ada 213 di seluruh Jawa Timur. Kalau sudah ada palangnya harus ada yang gaji orangnya, dan ada 83 yang liar, kita harus tegas untuk tutup dulu demi keselamatan," kata Emil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan membenarkan, insiden Mengkreng menjadi atensi serius Kemenhub. Salah satu akar masalahnya adalah terbatasnya SDM dan beban kerja petugas yang terlalu berat.

"Kami masih menemukan SDM yang sangat terbatas untuk menjaga pintu perlintasan. Kadang-kadang ada yang kerjanya satu orang 12 jam. Faktor kelelahannya ini bisa membuat petugas ketiduran. Oleh karena itu harus ditambahkan SDM agar pola shifting-nya lebih baik," kata Denny.

Sebagai langkah mitigasi, BTP Kelas I Surabaya akan mengkaji pemanfaatan teknologi untuk membantu pengamanan. Di sisi lain, DJKA juga mendorong pemerintah daerah menambah jumlah SDM agar sistem pembagian kerja lebih ideal.

Terpisah, Kepala Dishub Provinsi Jatim Nyono menyebutkan, petugas perlintasan yang dikelola Pemda rutin mengikuti pelatihan selama dua minggu di Akademi Perkeretaapian Madiun. Mereka dibekali wawasan pengamanan dan sertifikat resmi.

Khusus Mengkreng, Emil kembali mengemukakan, solusi jangka panjang adalah pembangunan flyover. Rencana ini sudah disepakati 3 Bupati Kediri, Nganjuk, Jombang dan Gubernur Jatim. Padahal wacana flyover sudah ada sejak 2007, namun kala itu yang dibangun lebih dulu adalah flyover Peterongan.

"Ini sudah hampir 20 tahun, harusnya sudah ada flyover Mengkreng. Wis wayahe," kata Emil.