RRI.CO.ID, Jombang – Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026/2027, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Tunggorono Kabupaten Jombang telah mencapai progres fisik sebesar 91 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, bersama Tim Transisi lintas sektor saat melakukan survey kesiapan sarana dan prasarana gedung Sekolah Rakyat, pada Rabu, 1 Juli 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan penyelesaian sejumlah bangunan dipercepat agar dapat difungsikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fasilitas prioritas tersebut meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, dapur, ruang makan, serta tempat ibadah.

"Kami mengarahkan penyelesaian pada gedung-gedung yang akan digunakan lebih dahulu. Harapannya, fasilitas prioritas tersebut sudah siap ditempati pada 10 Juli 2026 sehingga seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan sesuai rencana," ujar Agung Hariadi.

Selain fasilitas pembelajaran dan asrama, pemerintah daerah juga mengupayakan kesiapan ruang serbaguna yang direncanakan menjadi lokasi pembukaan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Sementara itu, area proyek yang masih dalam proses pembangunan tetap akan dibatasi hingga masa kontrak pekerjaan berakhir demi menjaga keselamatan.

"Bangunan yang belum selesai tidak akan digunakan terlebih dahulu. Akses menuju area tersebut tetap dibatasi sampai seluruh pekerjaan rampung, sehingga keamanan siswa maupun tenaga pendidik tetap terjamin," katanya.

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, Tim Transisi dijadwalkan kembali melakukan pemeriksaan akhir terhadap seluruh fasilitas. Verifikasi tersebut mencakup berbagai aspek pendukung, seperti sistem drainase, sanitasi, proteksi kebakaran, hingga kesiapan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

"Kami akan melakukan pengecekan kembali sebelum siswa masuk. Seluruh utilitas dasar dan fasilitas penunjang harus dipastikan berfungsi dengan baik agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara aman dan nyaman," ucap Agung.

Tim Transisi yang terlibat dalam verifikasi terdiri atas Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol, PDAM, Dinas Kominfo, serta sejumlah instansi terkait lainnya.