Mahasiswa Soroti Dampak Kenaikan BBM dan Pelemahan Rupiah bagi Masyarakat

RRI.CO.ID, Jombang – Kalangan mahasiswa di Kabupaten Jombang menyoroti potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai pemerintah daerah dan DPRD perlu segera mengambil langkah mitigasi agar tekanan ekonomi tidak semakin dirasakan oleh kelompok rentan, seperti petani, pelaku UMKM, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat mengenai tingkat kerentanan ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, dampak dari dinamika ekonomi nasional maupun global harus dipetakan secara menyeluruh agar penanganannya lebih tepat sasaran.

"Kami meminta DPRD segera melakukan pemetaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampak pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM harus diketahui secara nyata sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga," ujar Daffa, Sabtu, 27 Juni 2026.

Selain meminta pemetaan kondisi ekonomi masyarakat, mahasiswa juga mendorong DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian dampak kenaikan biaya hidup. Mereka berharap seluruh unsur pimpinan dan fraksi DPRD terlibat dalam dialog agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami berharap seluruh fraksi bersedia berdialog secara terbuka. Jika aspirasi ini tidak memperoleh perhatian yang serius, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar," katanya.

Hal senada turut disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum (Undar), Syahrul Rozi Akbar, menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu memberikan perlindungan kepada sektor-sektor yang paling terdampak. Menurutnya, pelaku UMKM dan petani membutuhkan kebijakan yang dapat membantu menghadapi kenaikan biaya produksi maupun distribusi.

"Di tengah kenaikan harga, masyarakat membutuhkan solusi yang nyata. Dukungan terhadap UMKM dan petani juga harus menjadi perhatian karena sampai saat ini belum terlihat kebijakan yang benar-benar mampu menjawab persoalan tersebut," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, substansi tuntutan tersebut sejalan dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian bersama.

"Kami menilai aspirasi tersebut memang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena itu, DPRD akan menindaklanjutinya sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki," ujar Anas.

Ia menjelaskan, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas berbagai usulan tersebut karena pelaksanaan program berada pada ranah eksekutif. Sementara itu, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk membahas berbagai tuntutan ini. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan legislasi, sehingga tindak lanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.