RRI.CO.ID, Jombang — Pemerintah Kabupaten Jombang menuntaskan proses rekrutmen peserta didik Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 untuk tahun ajaran 2026/2027. Sebanyak 270 siswa telah dinyatakan memenuhi syarat dan akan mengikuti pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan selesainya proses tersebut, seluruh kuota yang disediakan pemerintah pusat untuk Kabupaten Jombang telah terisi penuh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan proses penjaringan peserta kini telah selesai dilaksanakan. Masing-masing jenjang pendidikan telah terisi 90 siswa, ditambah daftar cadangan sebesar 10 persen atau sembilan siswa per jenjang untuk mengantisipasi perubahan data peserta.

"Seluruh tahapan rekrutmen sudah kami selesaikan. Kuota untuk setiap jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, telah terpenuhi sesuai target yang ditetapkan. Kami juga menyiapkan peserta cadangan sebagai langkah antisipasi apabila terdapat perubahan pada tahap berikutnya," kata Agung, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, pemenuhan kuota tersebut dicapai melalui proses pendataan dan verifikasi yang melibatkan berbagai pihak. Tim gabungan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk memastikan calon peserta sesuai dengan kriteria program.

Upaya tersebut dilakukan karena pada tahap awal masih terdapat kekurangan jumlah calon siswa, terutama pada jenjang sekolah dasar. Namun, setelah dilakukan pendataan lanjutan hingga ke sejumlah desa, kebutuhan peserta akhirnya dapat dipenuhi seluruhnya.

Agung menegaskan, proses seleksi tidak hanya mengandalkan data administratif yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah juga melakukan verifikasi faktual untuk mencocokkan data dengan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.

"Kami memastikan setiap calon peserta benar-benar sesuai dengan sasaran program. Karena itu, tim turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi keluarga dan mencocokkannya dengan data yang tersedia. Langkah ini penting agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat memprioritaskan anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, rentan putus sekolah, anak terlantar, serta keluarga miskin yang masuk kategori prioritas. Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi.