RRI.CO.ID, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), aparat terkait, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar hasil pendataan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi perencanaan pembangunan daerah maupun penyusunan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Data yang diperoleh dari pendataan tersebut akan menjadi rujukan pemerintah dalam merancang berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
"Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang valid sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Warsubi, hasil pendataan juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi ekonomi di Kabupaten Jombang, mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga pariwisata. “Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyiapkan program pemberdayaan, bantuan usaha, pelatihan, maupun stimulus ekonomi yang lebih efektif bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mendorong seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk ikut mendukung kelancaran proses pendataan di wilayah masing-masing. Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha dinilai penting agar informasi yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, pelaku usaha diimbau memberikan data secara terbuka dan sesuai kondisi di lapangan. Warsubi memastikan informasi yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga kerahasiaannya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun proses penegakan hukum.
"Masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi karena seluruh data yang terkumpul hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, dengan jaminan kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Melalui penguatan kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data yang komprehensif sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....