RRI.CO.ID, Jombang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang mengungkap tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) masih didominasi oleh anak-anak yang telah bekerja dan memilih tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Jombang.
Berdasarkan data yang dihimpun Disdikbud Jombang, jumlah ATS saat ini mencapai 7.281 anak. Data tersebut diperoleh melalui sistem pendataan nasional dan telah melalui proses verifikasi oleh sekolah serta pemerintah desa.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Jombang, Maria Ulfah, mengatakan ribuan ATS tersebut berasal dari berbagai kategori, mulai dari anak yang belum pernah bersekolah hingga yang putus sekolah di tengah jalan.
“Berdasarkan data yang kami terima dari pemerintah pusat, jumlah anak yang masuk kategori tidak sekolah di Jombang tercatat sebanyak 7.281 anak,” ujar Maria Ulfah, Jumat, 29 Mei 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.245 anak tercatat putus sekolah atau drop out. Selain itu, terdapat 2.037 anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Sementara 1.646 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK, dan 353 lulusan SD tidak meneruskan pendidikan ke tingkat SMP.
Maria menjelaskan bahwa data anak yang belum pernah bersekolah mencakup kelompok usia 7 hingga 24 tahun. Seluruh data ATS tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD sederajat hingga SMA/SMK sederajat. “Kelompok yang belum pernah bersekolah dihitung mulai usia tujuh tahun sampai 24 tahun, sehingga cakupannya cukup luas,” jelasnya.
Menurut hasil verifikasi lapangan yang dilakukan bersama sekolah dan pemerintah desa, sebagian besar ATS diketahui sudah memasuki dunia kerja. Faktor tersebut menjadi alasan utama mereka tidak lagi berminat untuk kembali mengikuti pendidikan formal.
“Hasil pendataan menunjukkan mayoritas anak yang masuk kategori ATS saat ini sudah bekerja. Sebagian besar juga menyatakan tidak berkeinginan melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi setiap anak yang tercatat dalam data ATS, termasuk status pendidikan, aktivitas pekerjaan, hingga kemungkinan perpindahan tempat tinggal.
“Data dari pusat tidak langsung digunakan begitu saja. Sekolah dan pemerintah desa melakukan pengecekan agar kondisi anak yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan,” katanya.
Untuk mengurangi jumlah ATS, Disdikbud Jombang terus mendorong akses pendidikan melalui jalur nonformal. Program pendidikan kesetaraan dinilai menjadi alternatif bagi anak-anak yang masih memiliki peluang untuk melanjutkan proses belajar.
“Kami terus mengarahkan mereka ke program pendidikan kesetaraan yang tersedia di SKB maupun PKBM agar kesempatan memperoleh pendidikan tetap terbuka,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....