Diblokade Warga, DLHKP Kota Kediri Optimalkan TPS 3R Atasi Penumpukan Sampah

RRI.CO.ID, Kediri - Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri mengatasi terjadinya penumpukan sampah di wilayahnya. Kondisi itu terealisasi di sejumlah titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS 3R di Kota Kediri. Tepatnya, sebagai dampak terhambatnya operasional TPA Klotok yang dipicu blokade warga pada beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal itu, Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh mengatakan, Pemerintah Kota Kediri memastikan gangguan tersebut disebabkan dinamika di lapangan, dan bukan karena kelalaian dalam pelayanan. "Kami tidak ada niat sama sekali untuk mengganggu pelayanan. Situasi ini, murni terjadi karena dinamika yang ada di lapangan," kata Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, saat ditemui di Kantor DLHKP Kota Kediri, Selasa, 7 April 2026.

Indun mengemukakan, sebagai langkah penanganan yang bersifat darurat maka DLHKP mengoptimalkan sembilan TPS 3R guna melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Solusi ini diyakini mampu mengurangi penumpukan, dan memastikan bila nantinya TPA kembali dibuka, hanya residu yang dibuang.

"Tak hanya itu, kami juga terus menggelar mediasi secara persuasif dengan warga Kelurahan Pojok (terdampak TPA Klotok). Tujuannya, supaya aktivitas TPA di sana dapat kembali normal," katanya.

Mengenai aksi warga terdampak TPA Klotok, Indun menegaskan, jika Pemerintah Kota Kediri tidak pernah ada janji pemberian kompensasi sebesar Rp2 juta seperti yang beredar di masyarakat. Namun, semua aspirasi tetap ditampung, dan harus melalui kajian ilmiah agar memiliki dasar yang kuat.

"Kami memastikan pemerintah tetap berkomitmen memperhatikan kesejahteraan warga terdampak. Khususnya, melalui skema kompensasi yang telah berjalan sejak 2009 dan terus dievaluasi secara berkala," katanya.

Tak hanya itu, Indun akan kembali melakukan koordinasi dengan warga terdampak. Bahkan, hal ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar sehingga operasional TPA bisa kembali dibuka dan layanan persampahan kembali normal.

"Hari ini juga kami akan kembali berkoordinasi, harapan bersama kami dapat terjadi kesepakatan dan TPA dapat kembali beroperasi," katanya.

Sementara itu, Korlap Aksi di TPA Klotok, Edi Purnawan, mengatakan, jika kompensasi senilai Rp2 juta yang diajukan warga terdampak tidaklah berat. Khususnya kalau dibandingkan dengan efek berkelanjutan yang dialami masyarakat di lokasi terdampak.

"Untuk pencairan kompensasi, kami siap menunggu prosesnya dan itu tidak harus sekarang. Yang terpenting, nasib kami diperhatikan," katanya.

Sebelumnya, lanjut Edi, pada tahun lalu sempat ada pemberian kompensasi senilai Rp1.250.000, meskipun sebenarnya permintaan warga sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK). Namun, masyarakat terdampak hanya diberi janji. "Untuk aksi warga dihadiri sekitar 500 orang masyarakat terdampak," katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diketahui, aksi penutupan akses ke TPA Klotok ini sudah dilakukan warga terdampak sejak enam hari terakhir. Kegiatan tersebut, juga akan berlanjut sampai tuntutannya dipenuhi.