RRI.CO.ID, Kediri - Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro menyoroti potensi libur terselubung (libur tambahan) karena munculnya kebijakan WFH. Pada Jumat, 3 April 2026, Murdi menilai, risiko melambatnya pelayanan publik kini menjadi kekhawatiran utama di tengah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami memberikan peringatan keras agar skema kerja dari rumah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan respons cepat dari birokrasi," katanya.

Ia menjelaskan, pelayanan publik itu yang paling rawan terdampak. Sebab, apabila tidak diantisipasi sejak dini, bisa terjadi keterlambatan yang merugikan rakyat.

"Saat ini kami mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan adaptasi teknologi agar kualitas layanan tetap terjaga meski pegawai tidak berada di kantor," ungkapnya.

Pada kondisi ini, tambah Murdi, pihaknya semakin khawatir adanya celah penyalahgunaan kebijakan WFH. Di satu sisi kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat ini memiliki tujuan mulia untuk efisiensi energi, tapi seringkali disalahartikan oleh oknum ASN sebagai hari libur tambahan.

"Status WFH ini berarti kewajiban kerja tetap melekat secara penuh. Aktivitas non-pekerjaan seperti bepergian ke luar kota atau sekadar jalan-jalan di jam dinas adalah pelanggaran integritas," ujarnya.

Ia menegaskan, idealnya aturan WFH ini tidak dijadikan kesempatan para ASN untuk libur panjang. Apalagi pada prinsipnya mereka tetap bekerja, tetapi tidak dengan pindah lokasi kerja ke tempat wisata.

"Kita tahu, salah satu alasan utama WFH adalah menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah dinamika energi global," ucapnya.

Walau demikian, lanjut Murdi, tujuan tersebut bisa gagal total jika ASN justru menggunakan waktu tersebut untuk mobilitas pribadi yang tinggi. Sebab bila tujuan awalnya adalah penghematan, tetapi kalau justru dipakai jalan-jalan maka hal tersebut bisa menjadi berlawanan.

"Ke depannya, bukan malah hemat, tapi jafi boros energi dan biaya," katanya.

Murdi berpesan, seiring kondisi global yang saat ini tidak menentu, maka kedisiplinan ASN dalam menghemat energi sangat diperlukan."Mengenai distribusi energi di wilayah Kediri, sampai sekarang ini stok BBM masih dalam kondisi normal tanpa ada antrean panjang di SPBU," kata Murdi.

Tak hanya itu, lanjut Murdi, walaupun intensitas kerja di kantor berkurang, DPRD Kabupaten Kediri berkomitmen terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Apalagi pihaknya menjamin bahwa pintu aspirasi masyarakat tidak akan tertutup.

"Tidak ada alasan pelayanan berhenti hanya karena WFH, kami tetap harus hadir untuk memastikan roda pemerintahan dan aspirasi masyarakat," katanya mengakhiri.