RRI.CO.ID, Jombang - Validitas data harus menjadi acuan utama dalam menentukan akurasi penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang pada 2026. Dalam hal ini, DPRD Jombang menilai, kualitas data yang baik menjadi kunci agar penyaluran bantuan tidak meleset dari sasaran.

Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran bansos harus diimbangi dengan ketepatan data. Menurutnya, sebagian besar anggaran Dinsos langsung disalurkan kepada masyarakat, sehingga akurasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Kami ingin bantuan yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran, apalagi porsinya cukup besar dan langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap penyaluran bansos perlu diperkuat untuk menghindari potensi kesalahan distribusi. Dengan pengawalan yang ketat, diharapkan bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. “Pengawasan harus terus ditingkatkan supaya tidak ada kekeliruan dalam penyaluran,” katanya.

Selain itu, pembaruan data secara berkala juga dinilai penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penerima maupun adanya warga yang belum terakomodasi. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat.

“Data harus selalu diperbarui agar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga tidak ada yang terlewat maupun menerima ganda,” katanya.

Komisi D juga mendorong Dinsos untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait dalam proses pendataan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih valid dan sesuai kondisi riil masyarakat.