RRI.CO.ID, Jombang - DPRD Kabupaten Jombang menyoroti potensi risiko penerapan kebijakan Work From Home (WFH) mingguan terhadap kualitas pelayanan publik.

Kebijakan yang dirancang untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara seragam di semua sektor. Terlebih pada bidang pelayanan publik yang membutuhkan interaksi langsung, kebijakan ini dikhawatirkan justru menghambat efektivitas layanan.

“Kebijakan ini menurut saya belum tepat jika diberlakukan secara menyeluruh, khususnya pada layanan yang menuntut kehadiran petugas secara langsung,” ujar Kartiyono, Sabtu, 28 Maret 2026.

Ia menilai, upaya penghematan BBM seharusnya dapat ditempuh melalui langkah yang lebih terarah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan transportasi bersama maupun kendaraan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Kartiyono juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan apabila kebijakan WFH tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang jelas. Menurutnya, kondisi pelayanan yang saat ini masih perlu ditingkatkan bisa semakin terpengaruh jika pola kerja jarak jauh diterapkan.

“Ketika bekerja penuh di kantor saja layanan belum maksimal, tentu perlu dipertimbangkan kembali jika sebagian waktu dialihkan ke WFH,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kajian yang komprehensif dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan kepentingan masyarakat.