RRI.CO.ID, Jombang - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang kembali melayani pencetakan KTP elektronik setelah stok blangko yang sempat kosong selama beberapa bulan kini tersedia.

Dibukanya kembali layanan tersebut langsung direspons masyarakat dengan meningkatnya jumlah pemohon yang datang untuk mengurus dokumen identitas kependudukan.

Kepala Dispendukcapil Jombang, Masduqi Zakaria, mengatakan pihaknya telah menerima kiriman blangko KTP elektronik beberapa hari sebelumnya sehingga pelayanan pencetakan dapat segera dioperasikan kembali.

“Kami baru menerima pasokan sekitar 6.000 keping blangko pada awal tahun ini dan langsung mendistribusikannya untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurutnya, jumlah tersebut masih dalam kategori distribusi normal dari pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan pelayanan, pencetakan KTP-el sementara difokuskan di kantor Dispendukcapil dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jombang.

“Pelayanan di MPP kami batasi sekitar seratus keping per hari, sedangkan di kantor Dispendukcapil berkisar empat ratus hingga lima ratus keping menyesuaikan kapasitas petugas,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pemohon KTP-el, Rina (18), mengatakan, dirinya mengurus pencetakan KTP yang telah lama ditunggu akibat keterbatasan blangko sebelumnya. Ia mengatakan kebutuhan KTP-el cukup mendesak untuk keperluan administrasi pendidikan dan perbankan di perguruan tinggi.

“Sebenarny sudah ngurus dari bulan lalu, cuma belum bisa dicetak karena katanya blangko habis. Begitu ada informasi stok sudah tersedia, saya langsung datang supaya bisa segera selesai,” ucapnya.

Dispendukcapil Jombang menegaskan seluruh pemohon dilayani berdasarkan urutan antrean tanpa prioritas khusus, dengan pembatasan sekitar 350 pemohon per hari menyesuaikan jam operasional pelayanan hingga pukul 14.30 WIB.

Selain layanan reguler, program jemput bola ke sekolah juga tetap dilaksanakan selama Ramadan 1447 H kali ini, guna mempercepat kepemilikan KTP-el bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki identitas kependudukan.