RRI.CO.ID, Jombang — Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran bantuan pupuk tembakau tahun 2026 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kebijakan tersebut dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk, mengingat tanaman tembakau tidak masuk dalam skema pupuk bersubsidi pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pertanian Jombang melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Eko Purwanto, menyampaikan bantuan pupuk bagi petani tembakau tetap menjadi prioritas pemerintah daerah setiap tahun.

“Karena komoditas tembakau tidak mendapatkan pupuk subsidi, maka pemerintah daerah tetap mengalokasikan bantuan agar kebutuhan petani tetap terpenuhi,” ujarnya, Kamis, 26 Februari 2026.

Menurutnya, saat ini Dinas Pertanian masih melakukan proses identifikasi kebutuhan di tingkat petani sebelum pelaksanaan pengadaan dilakukan. Langkah tersebut bertujuan agar jenis pupuk yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan budidaya.

“Kami masih menghimpun data di lapangan untuk mengetahui jenis pupuk yang paling dibutuhkan petani, sehingga bantuan nantinya lebih efektif,” jelasnya.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Jombang menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp5,075 miliar dengan rencana pengadaan sekitar 250 ton pupuk tembakau. Program tersebut masih berada pada tahap perencanaan administratif.

Eko menegaskan hingga saat ini proses belum memasuki tahap pengadaan barang, “Kegiatan ini masih dalam tahap persiapan dan perencanaan, sehingga pelaksanaan pengadaan belum berjalan,” katanya.

Bantuan pupuk diharapkan mampu membantu petani menekan biaya produksi sekaligus menjaga produktivitas tembakau, terutama di wilayah utara Sungai Brantas yang menjadi salah satu sentra utama tanaman tersebut di Kabupaten Jombang.

Pemerintah daerah berharap dukungan melalui dana DBHCHT tersebut dapat memperkuat keberlanjutan sektor pertanian tembakau serta menjaga stabilitas ekonomi petani di tengah meningkatnya kebutuhan biaya usaha tani.