RRI.CO.ID, Jombang - Pemerintah Kabupaten Jombang mengintensifkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha, khususnya di tingkat desa. Langkah ini ditempuh untuk memperluas legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terdaftar secara resmi dalam sistem perizinan nasional berbasis risiko.

Pada triwulan pertama 2026, sebanyak 182 NIB berhasil diterbitkan melalui layanan perizinan keliling di dua desa. Capaian tersebut melampaui target awal yang ditetapkan dalam kegiatan jemput bola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang.

Kepala DPMPTSP Jombang, Bayu Pancoroadi, menyampaikan bahwa strategi pelayanan langsung ke desa dipilih untuk memangkas hambatan akses dan kendala teknis yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan proses pengurusan izin tidak lagi bergantung pada kehadiran masyarakat di kantor. Petugas turun langsung memberikan pendampingan hingga dokumen terbit di lokasi,” ujarnya, Minggu, 22 Februari 2026.

Ia menjelaskan, NIB menjadi instrumen penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus membuka peluang akses pembiayaan dan program pembinaan.

“Legalitas usaha bukan hanya formalitas administratif. Dengan NIB, pelaku UMKM memiliki posisi yang lebih kuat untuk berkembang,” katanya.

Kegiatan tahap awal dilaksanakan di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, dan Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang. Masing-masing desa semula ditargetkan 85 peserta, namun realisasi penerbitan melebihi angka tersebut.

Bayu menilai tingginya partisipasi mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha.

“Antusiasme pelaku usaha menunjukkan bahwa kebutuhan pendampingan, terutama dalam penggunaan sistem OSS berbasis risiko, masih sangat besar,” ucapnya.

DPMPTSP memastikan program jemput bola akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya untuk memperluas jangkauan pelayanan. Pemerintah daerah menargetkan semakin banyak pelaku usaha di Jombang yang terdaftar secara resmi sehingga mampu memperkuat daya saing ekonomi lokal.