RRI.CO.ID, Jombang – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap pertama tahun anggaran 2026 akan menyasar 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jombang.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Syaiful Anwar, menjelaskan ratusan rumah tersebut direncanakan direhabilitasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penanganan RTLH melalui BSPS menjadi fokus kami di tahun 2026. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan menekan backlog perumahan di Jombang,” ujarnya, Jumat, 20 Februari 2026.

Ia memaparkan, alokasi tahap pertama ini akan mencakup 500 unit rumah yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Bareng. Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan usulan dari pemerintah desa.

Syaiful menegaskan, proses verifikasi calon penerima dilakukan secara cermat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tim teknis dari Balai P3KP Jawa IV dan perangkat desa.

“Setiap calon penerima akan diverifikasi secara menyeluruh di lapangan. Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima warga yang memenuhi persyaratan, sehingga manfaatnya tepat sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan desa disebut memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan.

“Sinergi lintas sektor sangat penting. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin target rehabilitasi 500 unit dapat tercapai sesuai jadwal,” katanya.

Dinas Perkim berharap pelaksanaan BSPS 2026 tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, melainkan juga mendorong peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.

“Harapannya, setelah rumah diperbaiki, kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat karena mereka tinggal di hunian yang lebih sehat dan aman,” ucapnya.