RRI.CO.ID, Kediri - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 2026 Masehi/1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Hal itu disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam keterangan resminya di laman Kemenag. Sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Sidang Isbat dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR dan perwakilan Mahkamah Agung," kata Abu Rokhmad.

Terdapat tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat 1447 Hijriah, yaitu pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia, dan musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat secara langsung. Direktur Urusan Agama Islam, Kemenag, Arsad Hidayat, juga menyebutkan, Kemenag akan mengirim sejumlah ahli ke lokasi-lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal secara jelas.

Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan. Langkah penetapan awal Hijriah ini juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Untuk diketahui, aturan baru MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam rukyatul hilal, yang diterapkan sejak 2022, menetapkan kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) dengan ketinggian minimal tinggi hilal 3 derajat dan jarak Matahari-Bulan 6,4. Untuk mengetahui Kriteria lama MABIMS, orang mengenalnya dengan 2-3 dan 8, dengan artian 2 untuk tinggi hilal, 3 untuk jarak Matahari-Bulan, dan 8 untuk umur bulan dari saat ijtimak sampai dengan Matahari Terbenam.

Selain itu, Kemenag juga menertbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan prosesi sidang Isbat," ujarnya.