RRI.CO.ID, Kediri - Kota Kediri menghadapi tekanan timbulan sampah yang terus meningkat seiring tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas industri, sehingga pengelolaan sampah dinilai perlu difokuskan pada pengurangan dari hulu.

Hal ini disampaikan dalam rangkaian acara International Zerowaste Month, Zero Waste Academy Set-Up, di Hotel Lotus Kota Kediri, Kamis, 29 Januari 2026.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kediri mencatat timbulan sampah mencapai rata-rata 0,59 kilogram per orang per hari. Beban tersebut tidak hanya berasal dari jumlah penduduk tetap, tetapi juga meningkat signifikan pada siang hari akibat arus pekerja dari daerah sekitar yang beraktivitas di Kota Kediri.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Kediri, Ridwan Sulaiman, menjelaskan bahwa pergerakan penduduk harian memberikan dampak langsung terhadap peningkatan volume sampah.

“Sekitar 40 ribu pekerja Gudang Garam dan 41 persen tenaga kerja berasal dari kabupaten tetangga. Ini berdampak langsung pada timbulan sampah,” jelas Ridwan.

Ia menyebutkan jumlah penduduk Kota Kediri pada malam hari berkisar 301 ribu jiwa, namun pada siang hari dapat meningkat hingga lebih dari 500 ribu jiwa karena aktivitas industri dan perdagangan. Kondisi tersebut membuat beban pengelolaan sampah semakin besar dibanding jumlah penduduk administratif kota.

Meski telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Persampahan serta Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2023 mengenai pembatasan plastik sekali pakai, tingkat pengolahan sampah di Kota Kediri saat ini masih berada di kisaran 6–7 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengembangan bank sampah, pengelolaan TPS3R, program sekolah Adiwiyata, hingga pembatasan sampah plastik di lingkungan perkantoran. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menekan volume sampah secara signifikan.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian di sejumlah kota lain, termasuk Bandung, yang sempat menghadapi tekanan kapasitas tempat pembuangan akhir hingga mendorong evaluasi penggunaan insinerator skala kecil. Kondisi tersebut menjadi pengingat penting bahwa teknologi pemusnahan sampah bukan satu-satunya jawaban atas persoalan timbulan sampah perkotaan.

Executive Director Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), David Sutasurya, menilai penanganan sampah harus difokuskan pada perubahan sistem produksi dan konsumsi agar jumlah sampah dapat ditekan sejak awal.

“Insinerator bukan solusi. Ia hanya memindahkan masalah, bukan menguranginya. Akar persoalan sampah ada di hulu, pada sistem produksi dan konsumsi,” ujar David.

Ia menambahkan, kota-kota di Indonesia perlu menyiapkan strategi pengurangan sampah sejak dari sumbernya agar tidak bergantung pada TPA maupun teknologi pembakaran.

“Kalau pengurangan tidak dilakukan, teknologi apa pun hanya akan menjadi penyangga sementara,” katanya mengakhiri.