RRI.CO.ID, Jombang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Prevalensi stunting di Jombang tercatat mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya 4,46 persen menjadi 3,4 persen.

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan layanan pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini terus bertambah. Hingga saat ini, sebanyak 67 SPPG telah berdiri dan aktif beroperasi di berbagai wilayah Jombang.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja sama semua pihak. Jumlah SPPG yang sudah berjalan saat ini mencapai 67 unit. Ini menjadi fondasi penting dalam mendukung program MBG dan membantu pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Warsubi usai meresmikan SPPG Polres Jombang di Kelurahan Jombatan, Jumat, 23 Januari 2026.

Dari total tersebut, 45 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, 22 SPPG lainnya masih menjalani tahapan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang guna memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.

“Proses penilaian masih berlangsung, baik dari sisi operasional maupun tata kelola. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, sertifikasi akan segera diterbitkan,” katanya.

Warsubi menambahkan, penurunan angka stunting tersebut menjadi capaian strategis yang menempatkan Jombang sebagai daerah dengan penurunan prevalensi stunting terbaik di Regional 1 wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.

Atas capaian itu, pemerintah pusat memberikan dukungan berupa bantuan fiskal penanganan stunting sebesar Rp6,49 miliar, “Hasil ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang berjalan konsisten,” ujarnya.

Selain fokus pada kuantitas layanan, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Warsubi menegaskan pentingnya memastikan bahan pangan yang digunakan SPPG berasal dari sumber yang higienis dan tersertifikasi, khususnya untuk produk hewani.

“Keamanan pangan harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko, termasuk potensi keracunan makanan,” katanya.

Di sisi lain, program MBG juga didorong untuk memberi dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Warsubi mendorong keterlibatan petani, peternak, dan pekebun lokal sebagai pemasok bahan pangan SPPG di masing-masing kecamatan.

“Masyarakat bisa berperan langsung, mulai dari menanam sayuran hingga beternak ayam. Hasil produksinya dapat diserap untuk kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Ia berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan seiring dengan program pembangunan lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, guna menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, “Target akhirnya adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” kata Warsubi.