RRI.CO.ID, Jombang - Menyusul penonaktifan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Sosial Kabupaten Jombang memfasilitasi sosialisasi layanan administrasi BPJS Kesehatan melalui WhatsApp PANDAWA. Langkah ini dilakukan untuk membantu percepatan pengurusan perubahan status kepesertaan di tingkat desa.

Kegiatan yang digelar di aula Dinas Sosial, pada Rabu, 25 Februari 2026 tersebut diikuti operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari seluruh desa di Kabupaten Jombang. Sosialisasi difokuskan pada pemahaman teknis penggunaan layanan PANDAWA sebagai sarana pengajuan administrasi secara daring.

BPJS Kesehatan hadir sebagai narasumber dan memaparkan tata cara akses layanan, jenis administrasi yang dapat diproses melalui PANDAWA, hingga mekanisme pembaruan data peserta. Layanan berbasis WhatsApp ini memungkinkan masyarakat mengurus sejumlah keperluan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyatakan bahwa kegiatan tersebut penting untuk memastikan operator desa mampu memberikan pendampingan yang tepat kepada warga terdampak penonaktifan.

“Kami ingin operator desa memahami prosedur layanan PANDAWA secara menyeluruh, sehingga dapat membantu masyarakat yang status PBI-nya dinonaktifkan agar proses administrasinya lebih cepat dan tidak membingungkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diperlukan agar perubahan data kepesertaan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

“Peran operator desa sangat strategis sebagai penghubung informasi. Karena itu, mereka harus dibekali pemahaman teknis agar pelayanan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Dinas Sosial berharap, melalui pemanfaatan layanan digital tersebut, proses administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat berlangsung lebih efisien. Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi dan layanan secara lebih cepat dengan dukungan operator desa.