Buzzer Politik antara Strategi Komunikasi dan Ancaman Manipulasi Opini

RRI.CO.ID, Kediri – Fenomena buzzer politik di Indonesia kian menjadi sorotan tajam, terutama menjelang tahun politik sebagai instrumen untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Pengamat Hukum dan Politik Universitas Bhinneka PGRI, Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa secara awam buzzer politik dapat dianalogikan seperti jasa endorsement.

Bedanya, subjek yang dipromosikan adalah tokoh politik, partai, atau kebijakan tertentu guna menggiring opini publik di media sosial. Andreas membagi tipe pelaku informasi ini menjadi dua kelompok besar, yakni simpatisan sukarela dan buzzer murni yang berorientasi pada materi.

Buzzer sukarela biasanya bergerak atas dasar kekaguman terhadap rekam jejak seorang tokoh, sementara buzzer murni bekerja secara masif karena adanya tuntutan pekerjaan dan target tertentu. "Nah ini bahaya yang saya katakan tadi yang murni bayaran ini bahaya, karena bisa juga kan indikasinya buzzer ini kan dibuat tanda kutip seperti robot," ujar Andreas, dalam dialog bersama RRI, Rabu, 13 Mei 2026.

Penggunaan akun bodong yang dikendalikan secara sentral menjadi pola umum yang perlu diwaspadai karena dapat mengaburkan fakta objektif. Andreas mengingatkan bahwa buzzer bayaran seringkali mengemas berita yang tidak benar atau hoaks demi memenuhi target dari pihak yang menyewa jasa mereka.

Hal ini berisiko menciptakan informasi yang berkebalikan dengan realitas sebenarnya, sehingga masyarakat dituntut untuk lebih teliti dalam memverifikasi kebenaran setiap informasi yang tersebar. Meski memiliki konotasi negatif, Andreas menilai buzzer juga memiliki sisi positif jika digunakan secara sehat sebagai ruang debat publik.

Dampak positif tersebut meliputi penyebaran informasi politik yang cepat serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi kenegaraan secara daring. Namun, sisi gelapnya telah terbukti memicu polarisasi tajam, seperti yang dialami Indonesia pada periode politik 2014 dan 2019 yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu yang saling berseteru.

Secara sosiologis, tumbuh suburnya buzzer di Indonesia mulai terasa masif sejak tahun 2014, terutama di platform media sosial seperti X (dahulu Twitter). Pada masa itu, terjadi perang digital di media sosial yang dipenuhi dengan intimidasi serta pengancaman tanpa sensor akibat polarisasi yang sengaja diciptakan.

Menurut Andreas, hiruk-pikuk dan kegaduhan tersebut memang merupakan target utama dari operasi buzzer untuk memecah konsentrasi massa. Ia juga menarik garis batas antara influencer politik, relawan digital, dan buzzer murni. Influencer biasanya lebih berhati-hati dan objektif karena mempertimbangkan kredibilitas serta nama baik mereka di hadapan pengikutnya.

"Bagi seorang influencer, kalau dia fatal melakukan satu kesalahan saja, yang pertama dia akan kehilangan pengikutnya, yang kedua dia juga ada keuntungan yang hilang," ucap akademisi Universitas Bhinneka PGRI tersebut.

Sebaliknya, buzzer murni cenderung tidak memedulikan objektivitas maupun potensi aib dari tokoh yang dibelanya. Fokus utama mereka hanyalah kemenangan sang tokoh dengan menyuarakan narasi prestasi, meski terkadang narasi tersebut tidak sesuai dengan pandangan masyarakat umum. Andreas menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah termakan oleh propaganda yang sengaja disetel untuk kepentingan politik jangka pendek.