Tolak Sistem ‘War Tiket’, DPR Soroti Transparansi Pengelolaan Dana Haji

RRI.CO.ID, Kediri - Anggota Komisi VIII DPR RI KH An’im Falachuddin Mahrus (Gus An'im) menyatakan penolakan keras tentang wacana sistem ‘war tiket’ pemberangkatan haji.

"Kami dengan tegas menolaknya karena war tiket ini jelas tidak adil," kata Gus An'im, dalam agenda Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Haji serta BPIH 1447 H di Bukit Daun Hotel and Resort, Kabupaten Kediri, Minggu, 19 April 2026.

Gus An'im menilai, bila skema war tiket ini diberlakukan maka jikalau yang bayar awal bisa berangkat duluan, maka hal itu akan merugikan yang sudah lama mengantre.

"Sampai sekarang, DPR belum menyetujui karena belum ada regulasi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan," katanya.

Di sisi lain, Gus An'im menekankan pentingnya transparansi dan keamanan dalam pengelolaan dana haji. Sebagai mitra BPKH, anggota DPR terus melakukan pengawasan agar investasi transparan, aman, dan menguntungkan.

"Hal ini penting untuk keberlangsungan subsidi biaya haji ke depan," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Gus An'im, terkait optimalisasi pengelolaan dana haji berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp2 juta.

"Efisiensi ini, harus terus ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas layanan jemaah," ujarnya

Untuk mengurangi antrean haji, hingga kini DPR bersama pemerintah mengupayakan penambahan kuota ke Arab Saudi, pemanfaatan sisa kuota negara lain, serta pengetatan aturan haji ulang.

Dengan berbagai upaya tersebut, pengelolaan dana haji diharapkan semakin optimal, biaya lebih terjangkau, dan pelayanan jemaah Indonesia terus meningkat.

Di tempat sama, Anggota Dewan Pengawas BPKH Yogaswara mengatakan, BPKH terus mencari skema investasi efektif, termasuk pengembangan ekosistem haji.

"Salah satunya melalui kontrak penginapan multi-years di Arab Saudi," katanya.

Selama ini, lanjutnya, pengadaan hotel dilakukan tahunan. Dengan kontrak jangka panjang, biaya bisa lebih murah, seperti sewa rumah."Langkah efisiensi lain yang ditempuh adalah kerja sama internasional dan strategi lindung nilai atau hedging untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Yogaswara.

Diketahui, agenda ini digelar bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dihadiri ratusan peserta dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), kader Nahdlatul Ulama (NU), serta tokoh masyarakat.