KBRN, Jombang: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jombang mengungkap sejumlah kendala yang menyebabkan ratusan calon jemaah haji (CJH) belum dapat melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) reguler pada tahap pertama. Kendala tersebut meliputi proses administrasi hingga tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menyampaikan bahwa dari total 1.190 CJH yang masuk kuota pelunasan tahap pertama, sebanyak 910 jemaah telah menyelesaikan pembayaran. “Jadi usai pelunasan tahap pertama berakhir, total ada 910 jemaah yang sudah melunasi,” ujar Ilham, Jumat (26/12/2025).

Ia menjelaskan, sisa 280 CJH yang belum melunasi BIPIH menghadapi berbagai kendala teknis. Di antaranya, proses pemeriksaan kesehatan yang belum rampung serta pembaruan data dalam sistem yang masih berjalan, sehingga jemaah belum dapat melakukan pelunasan sesuai jadwal.

Ilham merinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 58 jemaah masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, 28 jemaah telah dinyatakan istitoah, namun proses unggah data ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) belum selesai. Sementara 35 jemaah lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan.

“Bagi jemaah yang mengalami kendala sistem ini, akan kami ajukan untuk mengikuti pelunasan tahap kedua,” ucapnya.

Pelunasan BIPIH tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada (2/1/2026) hingga (9/1/2026). Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah yang belum sempat melunasi pada tahap pertama, pendamping jemaah lansia, jemaah penyandang disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah dari mahram, serta jemaah Cadangan

Ia berharap para CJH yang masuk kategori pelunasan tahap kedua dapat segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, baik administrasi maupun kesehatan, agar proses keberangkatan haji tahun 2026 dapat berjalan lancar. “Kami terus melakukan pendampingan agar seluruh jemaah bisa menyelesaikan tahapan ini tepat waktu,” katanya.

Selain itu, Kemenhaj Jombang mencatat terdapat 578 CJH yang masuk dalam kuota cadangan per Desember 2025. Ratusan jemaah cadangan tersebut berhak mengikuti pelunasan tahap kedua dengan ketentuan lolos verifikasi administrasi dan kesehatan.