RRI.CO.ID, Kediri - Di atas kertas, angka inklusi keuangan di wilayah Kediri dan sekitarnya sudah menyentuh 80,51 persen. Dengan capaian ini, dapat dikatakan, mayoritas masyarakat sudah punya rekening bank atau dompet digital.

Namun, di balik angka itu, tersimpan cerita lain yang membuat Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, termenung.

Ismirani mengungkapkan, hal itu disebabkan tingkat literasi keuangan baru berada di angka 66,50 persen. Ada jarak selisih sekitar 14 persen.

"Jarak itulah yang menjadi alasan mengapa masih banyak pedagang pasar terjebak pinjol ilegal, atau mengapa bantuan modal sering kali menguap tanpa bekas. Banyak yang sudah punya akses ke uang, tapi belum tahu cara mengelolanya dengan bijak," kata Ismirani, dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.

Bergerak dari kegelisahan nyata itu, OJK Kediri tak ingin sekadar menggelar rapat formal di balik meja. Selama dua hari (21–22 Mei 2026), mereka mengajak 23 perwakilan dari 11 kabupaten/kota di wilayah kerjanya untuk 'turun lapangan' dan belajar langsung ke Surabaya.

Melalui acara tersebut, mereka memiliki satu misi yakni belajar memanusiakan program keuangan daerah agar tidak hanya menjadi laporan bagus di atas kertas, tapi benar-benar mengubah hidup orang.

Ismirani menyebutkan, pemilihan Kota Surabaya sebagai lokasi, karena diyakini daerah itu adalah peraih TPAKD Award 2025, sebuah bukti bahwa inovasi mereka berhasil menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Para peserta diajak langsung menyusuri lorong-lorong Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya. Di sana, mereka tidak melihat tumpukan berkas kaku, melainkan sebuah ekosistem yang hidup.

Ia mencontohkan, ada Galeri Investasi Pasar Modal yang ramah untuk pemula, ada E-PEKEN yang membantu UMKM naik kelas, hingga KATEPAY yang memudahkan transaksi harian.

Bahkan dalam kesempatan ini, para peserta juga berdiskusi dengan Kepala Dispendukcapil Surabaya, Irvan Wahyudradjad.

Irvan menyambut para peserta dengan sebuah refleksi mendalam tentang arti pelayanan.

"Integrasi data itu tantangannya berat. Tapi kalau kepala daerah fokus pada hasil nyata untuk pengentasan kemiskinan, semua pihak pasti ikut bergerak. Program itu harus menghasilkan outcome (dampak nyata), bukan cuma output (laporan selesai)," kata Irvan.

Sebagai bentuk sinergi di tengah Keterbatasan, Direktur OJK Jatim, Horas V.M. Tarihoran, ikut mengingatkan, bahwa di tengah efisiensi anggaran yang ketat saat ini, ego sektoral harus disingkirkan. Senjatanya adalah kolaborasi dan hati yang mau melayani.

Kembali dikatakan Ismirani Saputri, mengutip pernyataan Horas V.M Tarihoran, maka kini Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi jembatan, bukan dinding pembatas.

"TPAKD itu motor penggerak. Perannya strategis untuk bikin literasi dan inklusi keuangan merata dan berkelanjutan," tambah Ismirani Saputri penuh optimistis.

Ismirani percaya, melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan capacity building ini, 23 peserta dari 11 daerah tidak hanya pulang membawa materi presentasi. Mereka pulang membawa perspektif baru tentang bagaimana sebuah kebijakan keuangan harus dirancang dengan empati.

OJK Kediri juga menegaskan, bahwa komitmen ini akan terus dijaga. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program keuangan daerah tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa tebal laporan yang jilid.

Keberhasilan sejati adalah ketika seorang ibu penjual sayur di pelosok desa bisa menabung dengan aman untuk masa depan anaknya, dan ketika seorang peternak kecil terbebas dari jerat rentenir karena daerahnya hadir memberikan solusi keuangan yang tepat sasaran.