FKIJK Kediri-Madiun dan Media Perkuat Literasi dan Keuangan Syariah

RRI.CO.ID, Kediri - Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)

Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist

Class Sesi 2. Langkah ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan mengusung tema 'Menguatkan Ekosistem Syariah: Peran OJK dan FKIJK dalam Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah', kegiatan ini membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Pada acara yang diselenggarakan di BSI KCP Kediri Bandar Kota Kediri ini diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di wilayah Kediri dan Madiun Raya.

Selain membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 kategori syariah serta karakteristik dan produk jasa keuangan syariah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi insan pers dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan syariah secara edukatif dan berimbang kepada masyarakat.

Agenda diawali dengan sambutan oleh Kepala OJK Kediri selaku Pembina FKIJK

Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri. Ismirani menyampaikan, bahwa

berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks

Literasi dan Inklusi Keuangan secara umum mengalami peningkatan meskipun

indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah stagnan dan cenderung menurun.

Indeks Literasi Keuangan Syariah nasional tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan

indeks inklusi tercatat sebesar 13,24 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen dan inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen, dengan gap masing-masing 26,50 persen dan 80,37 persen.

"Kondisi serupa juga terlihat di Jawa Timur, pada 2026, indeks literasi keuangan

syariah Jawa Timur berada di 43,41 persen, dibandingkan indeks literasi keuangan komposit sebesar 72,07 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,64 persen, dibandingkan indeks inklusi komposit sebesar 91,86 persen," kata Ismirani.

Ia menjelaskan, situasi ini menunjukkan bahwa secara nasional maupun di Jawa Timur, pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Gambaran tersebut juga tercermin dari struktur industri jasa keuangan di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Dari 65 bank umum, terdapat 8 bank umum syariah (12,3 persen) dan 57 bank umum (87,7 persen). Pada kelompok BPR, dari total 62 lembaga, terdapat 9 BPRS (14,5 persen) dan 53 BPR (85,5 persen).

Sementara pada sektor lembaga keuangan mikro, terdapat 4 LKMS (23,5 persen) dan 13 LKM (76,5 persen) dari total 17 LKM. "Data hasil SNLIK dan sebaran kantor LJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga

keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional/nonsyariah," katanya.

Namun, imbuhnya, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Karena itu, pengembangan keuangan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab industri.

"Tetapi ini juga membutuhkan sinergi OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin mengenal, memahami, dan pada akhirnya memanfaatkan layanan keuangan

syariah sesuai kebutuhan," kata Ismirani.

Area Manager BSI Area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan peran BSI dalam melayani calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan Bank Bullion melalui Tabungan Emas, Cicil Emas, dan gadai emas. Hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatat pertumbuhan NoA baru 15,03 persen YoY, Dana Haji 16,73 persen YoY, serta pertumbuhan signifikan pada Tabungan Emas dengan NoA 1.175,30 persen YoY dan gramasi 152,37 persen YoY.

"Capaian tersebut turut didukung penguatan layanan digital melalui BYOND by BSI, yang memungkinkan pembukaan Tabungan Haji dan Tabungan Emas secara digital, sekaligus menyediakan fitur informasi jadwal salat, paket umrah, lokasi ATM dan cabang terdekat, serta berbagai program BSI, sehingga layanan semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat," katanya.

Regional Manager PT Adira Multi Finance Tbk Area Jatim, Ahmad

Syauqi menyatakan, bahwa Adira Finance terus memperkuat perannya dalam

pemberdayaan masyarakat melalui Unit Usaha Syariah. Fokus utama perusahaan

adalah menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mulai dari

pembiayaan kendaraan, multiguna, hingga pembiayaan ibadah.

"Hingga akhir 2025, Adira Finance mencatat kinerja positif pada segmen syariah. Total penyaluran pembiayaan baru berbasis syariah mencapai Rp9,8 triliun. Angka tersebut berkontribusi sekitar 23 persen terhadap total pembiayaan baru perusahaan sepanjang 2025. Sebelumnya hingga November 2025, pembiayaan syariah sudah tumbuh 13 persen YoY menjadi Rp8,1 triliun dengan kontribusi 21 persen terhadap portofolio.

"Adira Finance terus mendorong inovasi produk agar masyarakat memiliki akses pembiayaan yang lebih pasti dan terpercaya," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BPRS Tunas Artha Jaya Abadi, Trias Nurzain

mengemukakan, capaian perusahaan dalam mendukung pemberdayaan pelaku

usaha mikro melalui pembiayaan dengan akad Murabahah dan Musyarakah.

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk membantu peningkatan kapasitas usaha,

khususnya bagi pedagang, petani, dan pelaku industri rumahan di wilayah Kediri

dan sekitarnya.

"Hingga Juni 2026, BPR Syariah Tunas Artha Jaya Abadi mencatat outstanding pembiayaan sebesar Rp56 miliar, di antaranya Rp27 miliar merupakan

pembiayaan modal kerja," katanya.

Lebih lanjut, melalui pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, BPR Syariah Tunas Artha Jaya Abadi berkomitmen tidak hanya menyediakan akses permodalan. Akan tetapi juga menjadi mitra bagi nasabah untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung prinsip syariah dan kehati-hatian.