Mahasiswa Dorong Evaluasi MBG dan Soroti Geothermal Gunung Wilis

RRI.CO.ID, Kediri - Aliansi mahasiswa di Kediri mendorong adanya evaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini disampaikan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan melakukan aksinya di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Kamis sore, 2 Juli 2026.

Usai melakukan aksinya tersebut, Ketua Umum PC PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, menyatakan, ada dua tuntutan yang diungkapkan oleh segenap mahasiswa. Tepatnya, berkaitan dengan isu lokal dan isu nasional, seperti perbaiki tata kelola MBG serta potensi pertambangan energi panas bumi di Gunung Wilis.

"Selain itu, di tempat ini kami juga memberikan dukungan karena pemerintah untuk terus memperkuat ekonomi nasional mengingat terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar yang hal itu berdampak pada masyarakat," kata Irgi Ahmad Vahrezi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Zaini, mengungkapkan bahwa setiap masukan yang dibawa oleh mahasiswa merupakan motivasi bagi pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggarannya. "Gerakan mahasiswa seperti ini dinilai sangat penting didengarkan karena aspirasi mereka punya dasar dan analisis yang jelas. Ketika sudah tersampaikan, hal ini menjadi motivasi bagi DPRD dalam melaksanakan peran pengawasannya di daerah," kata Zaini.

Dalam aksi tersebut, ada dua tuntutan utama yang menjadi sorotan penting bagi tata kelola daerah dan kelestarian lingkungan di Kediri. Pertama, mahasiswa mendorong adanya tata kelola dan evaluasi yang optimal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Badan Kepegawaian Negara (BKN). DPRD didesak untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ikut berperan aktif dalam melakukan monitoring agar program ini berjalan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

Kedua, terkait Surat Keputusan (SK) dari Kementerian ESDM mengenai kawasan pertambangan panas bumi (geothermal) di wilayah Gunung Wilis, mahasiswa meminta kejelasan dampak lingkungan dan efektivitasnya. Hal ini mengingat proyek ini melibatkan lima kabupaten, yaitu Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Madiun, dan Ponorogo. Untuk itu, mahasiswa menyayangkan belum adanya sosialisasi mendetail kepada masyarakat yang terdampak langsung di lapangan.

Menanggapi hal ini, Zaini menegaskan bahwa isu ini tidak akan dianggap sekadar angin lalu atau kebijakan nasional biasa. Pihaknya berjanji akan mendorong pemerintah kabupaten untuk terlibat aktif sejak proses perencanaan.

DPRD akan berkoordinasi dan membahas ini dengan semua OPD terkait, seperti dinas lingkungan hidup dan dinas yang menangani MBG, guna memastikan peran Pemerintah Kabupaten Kediri ikut terlibat dalam memantau efektivitas serta dampak lingkungan dari rencana proyek tersebut. Melalui momentum ini, ada pesan penting yang dapat dipetik oleh seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik.

Mahasiswa telah memberikan contoh yang baik bahwa dalam menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah, tuntutan harus didasari oleh analisis dan data yang kuat, bukan sekadar asumsi belaka. Selain itu, masyarakat luas juga diingatkan untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan di sekitarnya, seperti proyek geothermal di Gunung Wilis, karena warga berhak mendapatkan sosialisasi yang transparan mengenai dampak lingkungan dari setiap proyek pembangunan.

Terakhir, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat juga membutuhkan pengawasan bersama agar pelaksanaannya di lapangan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.