Keterlambatan Anggaran Picu Penghentian sementara Puluhan Dapur MBG Jombang

RRI.CO.ID, Jombang - Keterlambatan penyaluran anggaran operasional dari pemerintah pusat menyebabkan puluhan dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menghentikan sementara aktivitasnya. Sedikitnya 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum dapat menjalankan layanan sambil menunggu dana operasional yang hingga kini belum diterima.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan terakhir per 9 Juni 2026, sebanyak 45 SPPG tidak dapat beroperasi karena proses transfer anggaran dari pemerintah pusat masih belum terealisasi.

“Penghentian layanan sementara ini sepenuhnya dipengaruhi belum tersalurkannya dana operasional yang dibutuhkan setiap dapur untuk menjalankan kegiatan sehari-hari,” ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.

Meski layanan MBG sementara terhenti, para pengelola dapur tetap melakukan berbagai persiapan internal agar operasional dapat segera dipulihkan ketika anggaran sudah diterima. Deni mengatakan, saat ini sebagian besar SPPG memanfaatkan waktu dengan melakukan penataan fasilitas, menjaga kebersihan dapur, serta memastikan seluruh kebutuhan operasional siap digunakan kembali.

"Selama menunggu pencairan dana, pengelola tetap menyiapkan dapur sehingga begitu anggaran masuk, pelayanan dapat langsung berjalan kembali," ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihak BGN di daerah masih belum memperoleh informasi resmi mengenai jadwal pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan mengingat program MBG memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.

"Belum ada kepastian waktu pencairan dari pusat, namun kami optimistis prosesnya dapat dipercepat karena program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak," katanya.

Deni menjelaskan seluruh kepala SPPG yang terdampak telah melaporkan kondisi tersebut melalui sistem pelaporan resmi dan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk mendorong percepatan penyaluran anggaran. Ia juga menegaskan penghentian sementara operasional bukan disebabkan adanya pelanggaran dari pihak pengelola dapur, melainkan murni karena dana operasional belum masuk ke rekening masing-masing satuan pelayanan.

"Tidak ada persoalan administratif maupun pelanggaran di tingkat SPPG. Kendala yang terjadi semata-mata karena dana operasional belum diterima," ucapnya.

Menurut Deni, keterlambatan pencairan anggaran sebenarnya pernah terjadi pada periode sebelumnya, namun dampaknya hanya dirasakan oleh beberapa SPPG dan dapat segera teratasi dalam waktu singkat. Berbeda dengan kondisi saat ini, jumlah dapur yang terdampak jauh lebih banyak sehingga operasional Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jombang ikut terganggu.