RRI.CO.ID, Jombang — Wacana penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang belum mendapat respons yang diharapkan. Program yang ditujukan untuk mendukung operasional koperasi desa tersebut justru minim peminat dari kalangan PPPK.

Bupati Jombang, Warsubi, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum menetapkan pegawai yang akan ditempatkan di KDKMP. Proses pembahasan masih dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang untuk menentukan skema yang paling memungkinkan.

“Pembahasannya masih berlangsung di BKPSDM. Sampai saat ini kami juga belum memutuskan siapa saja yang nantinya akan ditugaskan di KDKMP,” kata Warsubi, Selasa, 10 Maret 2026.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengumpulkan sekitar 108 PPPK untuk dimintai kesediaannya membantu operasional koperasi desa tersebut. Namun, dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang menyatakan siap menjalankan penugasan tersebut.

“Dari total 108 pegawai yang kami mintai kesediaannya, hanya tiga orang yang menyatakan siap. Selebihnya memilih tidak mengambil penugasan itu,” ujarnya.

Menurut Warsubi, rendahnya minat tersebut diduga berkaitan dengan status para pegawai yang sebagian besar telah bekerja secara penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Kondisi tersebut membuat mereka lebih memilih tetap menjalankan tugas di instansi tempat mereka bekerja saat ini.

“Kemungkinan besar karena mereka sudah berstatus PPPK penuh waktu dan ingin tetap fokus menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Jombang. Jika yang diminta PPPK paruh waktu mungkin lebih banyak yang bersedia, namun dari pemerintah pusat yang diminta justru PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah daerah masih mengkaji berbagai opsi sebelum kebijakan penugasan PPPK di KDKMP benar-benar diterapkan.