KBRN, Sendawar: Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) akan melakukan aksi mogok kerja mulai Kamis (18/9/2025) besok. Aksi ini dipicu karena tuntutan mereka belum juga dipenuhi pemerintah daerah.

Guru SMP Negeri V Eheng sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Mogok Kerja, Theo Trinita, menyebut aksi ini terpaksa dilakukan. Menurutnya, berbagai upaya sebelumnya sudah ditempuh, mulai audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rapat dengar pendapat bersama DPRD, hingga bertemu langsung dengan bupati, namun belum ada kejelasan.

“Ini langkah terakhir kami, karena sebelumnya sudah melakukan audiensi, RDP, bahkan bertemu bapak bupati. Bupati sudah mengiakan akan mengembalikan TPP kami, tapi kenyataannya sampai detik ini tuntutan tidak terealisasi,” kata Theo, Rabu (17/9/2025).

Tuntutan para guru adalah penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan ASN struktural sesuai kelas jabatan, serta menolak pemotongan TPP dengan alasan apa pun.

Sejak awal, ketimpangan TPP sudah dirasakan. ASN struktural menerima lebih dari Rp7 juta, sementara ASN guru dengan jabatan yang sama hanya Rp3,5 juta. Puncaknya terjadi saat kebijakan pemotongan TPP pada awal 2025 diberlakukan. Guru ASN hanya menerima Rp2,5 juta, sementara ASN struktural masih mendapat sekitar Rp6,5 juta.

“Dari dulu TPP guru tidak pernah sama dengan struktural yang segolongan. Kami hanya terima Rp3,5 juta, sementara mereka Rp7 juta lebih. Setelah pemotongan, struktural masih Rp6 juta, kami cuma Rp2,5 juta, dipotong pajak dan BPJS, bersihnya hanya Rp2,3 juta,” ujar Theo.

Theo menegaskan, para guru sejatinya enggan mogok kerja karena sadar dampaknya bagi proses belajar dan anak didik. Namun, aksi ini harus ditempuh karena selama ini mereka hanya mendapat janji tanpa realisasi.

“Kami tidak mau hanya diberi janji. Karena itu kami mogok kerja sampai tuntutan kami benar-benar direalisasikan,” tegasnya.

Para guru meminta agar TPP setidaknya dikembalikan menjadi Rp 3,5 juta pada APBD Perubahan 2025. Namun, hingga kini permintaan tersebut belum mendapat jawaban.

“Kami bahkan mendapat banyak intimidasi, termasuk dari organisasi yang seharusnya menaungi kami. Karena itu kami memerdekakan diri melalui aksi ini,” tambahnya.

Menurut Theo, hingga saat ini sudah ada sekitar 90 sekolah dengan ratusan guru yang ikut dalam aksi mogok kerja. Aksi ini akan terus berlangsung hingga tuntutan mereka mendapat kepastian dari pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kubar, Bandarsyah, mengakui bahwa kesejahteraan guru adalah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Ia berharap aksi mogok tidak berkepanjangan karena siswa yang paling merasakan dampaknya.

“Kami memahami keresahan teman-teman guru. Pemerintah juga ingin memberikan penghargaan yang layak sesuai pengabdian mereka. Namun, sebagai ASN tentu kita juga punya keterikatan aturan,” ujarnya.

Bandarsyah menambahkan, pemerintah tidak menutup mata terhadap tuntutan penyetaraan TPP. Saat ini kajian ilmiah sedang dilakukan dengan pengumpulan data, melibatkan LAN RI, agar hasilnya adil dan bisa memangkas kesenjangan yang selama ini dikeluhkan guru.