KBRN, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan kinerja positif atas afirmasi produk dalam negeri (PDN) sepanjang tahun 2022. Menurut BPKP, realisasi belanja PDN di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp300 triliun lebih.

Demikian disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, Kamis (9/2/2023). "Realisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) BUMN tahun 2022 tercatat Rp189,27 triliun dan belanja PDN Rp342,18 triliun,” katanya.

Menurut Sally, akuntabilitas perolehan tersebut membutuhkan pengawalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Terutama pada efektivitas programnya agar benar-benar dapat membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

"Dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang/jasa untuk menyerap PDN," ujarnya. Sedangkan dari sisi supply, lanjutnya, BUMN selaku penyedia barang/jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.

Sally menekankan pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik tanpa disertai kolaborasi dan sinergi. Untuk itu, diperlukan peran dari seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul. Juga memberi masukan perbaikan kebijakan agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dapat lebih efektif.

Untuk itu, BPKP berkomitmen mengawasi program P3DN di lingkup BUMN. "Peran BUMN dalam P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri," kata Sally.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal P3DN di BUMN. Untuk itu, dia meminta kepada SPI BUMN untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dengan BPKP.