RRI,CO.ID, Kaimana - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaimana hingga kini belum menunjukkan progres signifikan, meski lahan dan anggaran awal telah disiapkan sejak tahun 2025. Kepala Dinas Sosial dan KB Kabupaten Kaimana, Markus Tanggarofa, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare untuk mendukung program nasional tersebut. Namun, proses pematangan lahan baru terealisasi sekitar setengah dari total luas yang direncanakan.

“Dari delapan hektare yang disiapkan, tahun kemarin baru setengah yang dilakukan pematangan. Tahun ini kita masih menunggu surat penetapan resmi dari Kementerian Sosial untuk kelanjutan pembangunan,” jelas Markus.

Ia menyebutkan, anggaran tahap awal sebesar kurang lebih Rp3 miliar telah dikucurkan untuk pembersihan dan perataan lahan. Dana tersebut digunakan untuk membuka akses dan meratakan area yang nantinya menjadi lokasi pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Meski demikian, hingga memasuki awal 2026, pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kepastian administrasi dari pemerintah pusat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas perencanaan dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis.

Markus menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mengawal program tersebut agar segera terealisasi. Ia berharap, setelah surat penetapan diterbitkan, proses pembangunan dapat langsung berjalan tanpa hambatan berarti.

“Kami berharap secepatnya bisa dibangun dan berjalan dengan baik, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kaimana mendapat akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” katanya.

Sekolah Rakyat digadang-gadang menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Namun, lambannya tahapan lanjutan menunjukkan perlunya percepatan koordinasi lintas pemerintah agar program yang menyasar kelompok rentan ini tidak berhenti sebatas wacana dan pembukaan lahan semata.