Wali Kota Jayapura Tegaskan Bansos Beras Tak Boleh Dijual

RRI.CO.ID, Jayapura - Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bantuan sosial berupa beras harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan. Penegasan itu disampaikan menyusul dugaan penyalahgunaan bantuan beras di Kelurahan Yobe, Kota Jayapura, yang melibatkan oknum aparatur kelurahan.

Abisai mengatakan bantuan beras telah disalurkan pemerintah kepada kelurahan dan kampung untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu.

"Seluruh kelurahan dan kampung mendapatkan bantuan beras untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang memang berhak menerima. Beras bantuan itu tidak boleh dijual," ujar Abisai.

Terkait kasus di Kelurahan Yobe, pemerintah akan memberikan sanksi kepada lurah dan pegawai yang terbukti terlibat. Mereka akan dipindahkan dari Kelurahan Yobe sebagai bagian dari evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Untuk kejadian yang terjadi di Kelurahan Yobe, baik lurah maupun pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi. Mereka akan dipindahkan keluar dari Kelurahan Yobe agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Pemerintah Kota Jayapura juga akan menempatkan lurah dan pegawai baru di Kelurahan Yobe.

Abisai meminta seluruh aparatur di 25 kelurahan dan 14 kampung memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan.

"Saya sampaikan kepada seluruh kelurahan, 25 kelurahan yang ada di Kota Jayapura dan 14 kampung. Kalau ada lagi kejadian yang sama, kita akan proses secara hukum melalui kepolisian dan oknum yang terlibat akan diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Selain memastikan penerima bantuan tepat sasaran, Abisai juga menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam pembagian bantuan.

"Tidak boleh ada pungutan-pungutan mengenai pembagian beras," kata dia.

Ia meminta seluruh aparatur menjadikan kasus di Yobe sebagai pembelajaran dan menjalankan penyaluran bantuan secara bertanggung jawab.

"Sekali lagi, ini menjadi pelajaran. Semua kejadian di Yobe akan kita tindak dan mereka akan dipindahkan. Jangan sampai bantuan yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru dijual atau disalahgunakan," ujarnya.