MRP Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Kebijakan

RRI.CO.ID, Jayapura – Ketua Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. Pelibatan tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan Konselor Politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Sam Perkins. Pertemuan di MRP Papua, Rabu, 9 September 2026, membahas masyarakat adat, perempuan, dan sumber daya alam.

Nerlince mengatakan Papua memiliki sumber daya alam yang besar dan masyarakat adat merupakan pemilik tanah. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat sebelum menjalankan program di wilayah adat.

“Semoga ke depan kami jangan jadi penonton,” kata Nerlince. “Negara mari, libatkan masyarakat adat karena tanah ini ada pemilik.”

Menurut Nerlince, pelibatan masyarakat adat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan program pemerintah. Pemerintah dapat berdiskusi dengan lembaga adat sebelum membuka atau menjalankan kegiatan di wilayah tertentu.

Nerlince mencontohkan program pemerintah yang menurutnya belum melibatkan masyarakat adat dalam proses pembahasannya. Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan dan persepsi buruk terhadap masyarakat adat.

“Pemerintah tidak pernah libatkan kami untuk duduk bicara,” ujarnya. “Panggillah pemerintah adat, bicara sehingga tidak ada itu yang orang bilang balok satu lebih mahal daripada kayu satu kubik.”

Nerlince mengatakan MRP juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu membangun komunikasi dengan MRP.

“Mau bikin segala sesuatu di tanah Papua, libatkan MRP,” kata Nerlince. “Orang luar negeri, Inggris saja dia tahu, dia datang ke Papua, dia harus datang ke MRP.”

Nerlince berharap kunjungan Kedutaan Besar Inggris menjadi perhatian pemerintah terhadap pentingnya pelibatan masyarakat adat. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan Papua.

"Kebijakan yang melibatkan masyarakat adat dapat membuka ruang dialog antara pemerintah dan pemilik hak adat," ujar dia. "Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam secara lebih baik".