RRI.CO.ID, Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura melalui Bapperida menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan. Rakor melibatkan organisasi perangkat daerah, kepala distrik dan kelurahan, pihak swasta, BUMN, BUMD, serta perbankan.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan pemerintah perlu menyusun langkah yang lebih tepat sasaran, mengingat angka kemiskinan Kota Jayapura masih menjadi perhatian.
Data yang disampaikan menunjukkan angka kemiskinan sebesar 10 persen pada 2023, meningkat menjadi 10,47 persen pada 2024 dan 12,03 persen pada 2025.
“Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida ini tentang bagaimana kita menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Jayapura,” ujar Abisai.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang lebih rinci mengenai masyarakat miskin hingga tingkat distrik, kelurahan, dan kampung. Data tersebut penting agar program penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kita perlu data yang detail. Data yang ada di distrik mana, di kelurahan mana dan di kampung mana angka kemiskinan masih tinggi. Ini menjadi bagian pemerintah, pihak swasta, perbankan dan seluruh OPD untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan,” katanya.
Abisai juga menekankan pentingnya validasi data, termasuk melihat dinamika penduduk yang masuk ke Kota Jayapura dan berpotensi memengaruhi angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan ini perlu kita lihat secara jelas, apakah mereka memang masyarakat Kota Jayapura atau ada masyarakat dari luar yang masuk dan kemudian menambah angka kemiskinan. Karena itu kita membutuhkan data yang akurat,” ucapnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Marilah kita berkolaborasi secara berkelanjutan untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Kita terus berupaya menekan serendah-rendahnya angka kemiskinan di Kota Jayapura,” kata Abisai,pp.
Pemkot Jayapura berharap rakor tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan masing-masing OPD dan pemangku kepentingan sesuai tugas serta kemampuan anggaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....