Bapperida: Tambahan Rp85 Miliar Belum Cukup Atasi Beban Fiskal Papua

RRI.CO.ID, Jayapura – Tambahan dana pemerintah pusat sebesar Rp85 miliar belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan fiskal Papua. Pemerintah Provinsi Papua masih menghadapi kebutuhan belanja pegawai dan belanja wajib lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musaad, mengatakan tambahan tersebut terdiri dari DAU dan kurang bayar DBH. Rinciannya Rp77 miliar DAU dan Rp8 miliar kurang bayar DBH 2023.

“DAU penggunaannya diprioritaskan untuk belanja pegawai,” kata Muflih di Jayapura, Kamis, 13 Agustus 2026. “Kemudian Rp8 miliar dari kurang bayar DBH tahun 2023.”

Muflih mengatakan kebutuhan belanja pegawai mencakup gaji dan tunjangan pegawai. Selain itu, pemerintah daerah masih harus membiayai berbagai belanja wajib.

“Belanja pegawai ini ada beberapa komponen, ada gaji dan ada juga tunjangan,” ujarnya. “Belanja wajib juga terkait pemeliharaan, listrik, air, dan sebagainya.”

Menurut Muflih, kebutuhan anggaran juga mencakup pelayanan dasar masyarakat. Sektor tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan umum.

“Kalau dihitung-hitung sebenarnya masih kurang,” katanya. “Kita punya pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pekerjaan umum.”

Muflih menjelaskan DAU 2026 belum cukup membiayai kebutuhan belanja pegawai Papua. Kondisi itu membuat pemerintah daerah memanfaatkan dana Otonomi Khusus untuk mendukung program pelayanan dasar.

“DAU 2026 ini untuk belanja pegawai saja tidak cukup,” ujarnya. “Untung kita punya Otsus sehingga masih bisa kita cover.”

Muflih memastikan tambahan dana sebesar Rp85 miliar telah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Papua. Pemerintah daerah selanjutnya mengatur penggunaannya sesuai peruntukan dan kebutuhan prioritas.

“Rp85 miliar sudah masuk ke RKUD,” kata Muflih. “Sudah masuk RKUD.”

Muflih berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak kembali diterapkan pada 2027. Pemerintah daerah juga berharap terdapat tambahan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan riil Papua.

“Kita berharap 2027 itu tidak terjadi efisiensi lagi,” ujarnya. “Bahkan kita berharap kalau bisa ada penambahan.”