RRI.CO.ID, Jayapura – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoaks beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Hoaks tersebut berkaitan dengan isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan penyebaran hoaks masih menjadi ancaman bagi ruang digital di Papua. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat,” kata Jeri, Senin, 3 Agustus 2026. “Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya.”

Jeri mengatakan hoaks yang beredar mencakup isu penangkapan anggota KKB dan warga negara asing. Hoaks lainnya terkait rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua dan pangkalan militer asing.

Kominfo Papua juga menemukan hoaks mengenai undian berhadiah Bank Papua. Selain itu, beredar informasi bantuan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua dan bantuan Rp147 miliar.

Informasi palsu mengenai hari libur khusus untuk menonton final Piala Dunia 2026 juga sempat beredar. Hoaks tersebut menjadi bagian dari temuan Kominfo Papua selama tujuh bulan pertama 2026.

Jeri mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi melalui kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel.

"Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pemantauan ruang digital dan melakukan klarifikasi terhadap informasi palsu," kata dia. "Upaya tersebut dibarengi peningkatan literasi digital untuk menekan penyebaran disinformasi."