RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mengidentifikasi empat persoalan utama yang masih menghambat pembangunan sektor pendidikan. Empat persoalan tersebut merupakan hasil pemetaan terhadap puluhan permasalahan pendidikan di Papua.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan pemerintah sebelumnya menemukan 48 persoalan pendidikan. Berbagai persoalan itu kemudian dikelompokkan menjadi empat isu prioritas.

“Dari data yang pernah disusun Pemerintah Provinsi Papua, masalah pendidikan di Papua ada 48 masalah besar,” kata Christian, Rabu, 29 Juli 2026. “Kalau ditarik, hanya menjadi empat masalah.”

Menurut Christian, persoalan pertama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Masih banyak guru yang belum memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mengajar.

“Guru-guru ada yang bertahun-tahun tidak pernah ikut pelatihan peningkatan kapasitas,” ujarnya. “Mereka mengajar dengan bekal yang diperoleh saat kuliah.”

Persoalan kedua adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

“Kalau kita ke sekolah-sekolah, yang disampaikan selalu kekurangan,” katanya. “Padahal sekolah yang efektif harus memenuhi banyak kriteria.”

Christian menjelaskan sekolah ideal membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah akses internet dan sarana belajar yang menunjang proses pendidikan.

Ia mengatakan persoalan ketiga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Hari ini partisipasi masyarakat juga masih punya masalah,” ujarnya. “Karena itu jangan kaget kalau ada yang berani memalang sekolah.”

Persoalan terakhir, lanjut Christian, adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan pendidikan. Kondisi itu menyebabkan visi daerah di bidang pendidikan belum selalu diikuti dengan kebijakan anggaran yang memadai.

“Banyak kepala daerah menempatkan pendidikan sebagai prioritas,” ucapnya. “Namun anggarannya belum didukung regulasi yang kuat.”