RRI.CO.ID, Jayapura – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menegaskan penanganan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Christian di Jayapura, Senin, 27 Juli 2026. Menurutnya, persoalan anak, terutama pendidikan, memiliki tantangan yang kompleks.

“Mengurus anak itu bukan tugas OPD atau pemerintah saja,” kata Christian. “Mengurus anak itu kompleks.”

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua melibatkan berbagai pihak dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Kolaborasi dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil dan lembaga mitra pembangunan.

“Selain pemerintah sebagai leading sector, kita juga libatkan banyak pihak,” ujarnya. “Mereka ikut membantu mengurus anak-anak dan pendidikan di Papua.”

Christian menyebut saat ini terdapat sekitar 18 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi nonpemerintah yang mendukung pembangunan pendidikan di Papua. Sebagian merupakan mitra pemerintah, sementara lainnya bekerja secara independen sesuai bidang masing-masing.

“Ada UNICEF, World Vision, Bank Dunia, Surya Institute, dan sejumlah lembaga lainnya,” katanya. “Mereka bekerja sesuai visi dan program masing-masing.”

Menurutnya, setiap lembaga memiliki fokus yang berbeda dalam mendukung pendidikan anak. Ada yang berkonsentrasi pada literasi, pendidikan inklusif, pemberantasan buta huruf, hingga peningkatan kemampuan membaca.

“Ada yang fokus pada literasi kelas tiga,” ujarnya. “Ada juga yang menangani anak berkebutuhan khusus dan pemberantasan buta huruf.”

Christian menegaskan sinergi tersebut penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Pemerintah, kata dia, tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan tanpa dukungan berbagai pihak.

“Intinya, segala hal yang berkaitan dengan anak dan pendidikan harus dituntaskan bersama,” kata Christian. “Karena itu kami membangun kolaborasi dengan berbagai mitra.”